SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Inflasi yang terjadi di Kabupaten Subang berada di atas rata-rata di atas rata-rata Jawa Barat dan rata-rata nasional.
Pengamat ekonomi sekaligus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Subang, Dr. Gugyh Susandi mengatakan secara teoritis, terdapat 3 pembentuk inflasi, yaitu core inflation (nilai tukar, kurs rupiah), administrative price (harga – harga yang ditetapkan pemerintah (bbm, listrik, gas) dan gejolak pangan (volatile food).
Penyebab inflasi di Subang ini, katanya, adalah gejolak pangan (volatile food). Namun, ada kemungkinan, dibelakang itu terdapat masalah administratif yaitu CHT atau pajak Cukai Hasil Tembakau dan PPn yang sudah jelas mengalami kenaikan.
Meskipun demikian, Dosen STIESA Subang itu menegaskan, secara signifikan, dampak langsung belum dapat dilihat dan terdata lebih jelas. Namun, terjadinya inflasi akan banyak berdampak pada sektor – sektor lain. Selain itu, masyarakat akan merasa terbebani dengan harga yang terus meroket.
Gugyh menyebutkan, dampak inflasi akan berpengaruh tinggi terhadap ekonomi makro, psikologi pasar hingga menyebabkan panic buying. Bahkan, inflasi juga memberikan peluang terciptanya tindakan – tindakan yang tidak bertanggungjawab.
“Karena inflasi ini efeknya besar ke makro ekonomi lainnya, mempengaruhi psikologi pasar, bisa mengakibatkan panic buying, bisa juga tindakan – tindakan yang tidak etis yang lebih lanjut. Ada orang bisa menimbun nantinya,” ungkap Gugyh.
Sekda Subang Asep Nuroni menyebutkan Inflasi di Kabupaten Subang yang saat ini berada di angka 4,9% dan menjadi daerah yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi di Jawa Barat.
“Subang saat ini di Jawa Barat masuk ke kabupaten yang mendapat perhatian, karena saat ini Inflasi Subang berada di angka 4,9% kita berada di atas rata-rata Jawa Barat dan rata-rata nasional, ini harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Sekda
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Subang, kata Asep telah melaksanakan kegiatan konkrit seperti Pemantauan Harga dan Stok, Rapat teknis Pengendalian Inflasi, menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting.
Selain itu, Sekda menegaskan pihaknya sudah melakukan pencanangan Gerakan menanam, Pelaksanaan Operasi Pasar Murah, Pelaksanaan Sidak ke Pasar, serta Koordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
