JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa layanan masyarakat berbasis digital telah kembali normal sepenuhnya sejak 1 Juli 2024. Hal ini menyusul serangan ransomware yang sempat melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya.
Saat menjawab pertanyaan wartawan terkait dampak serangan tersebut, Hadi menyatakan, “Kita serius menangani masalah PDN. Untuk layanan masyarakat yang bersifat digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Layanan masyarakat yang digital sudah bisa dirasakan,” dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Pemerintah, menurut Hadi, tengah meningkatkan keamanan PDN untuk mencegah serangan serupa di masa mendatang. Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Batam, dan Cikarang.
“Kita juga meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan back up berlapis, berganda dengan pengamanan yang baik,” ujarnya, seperti dilaporkan oleh Breaking News Kompas TV.
Pembangunan salah satu PDN pengganti PDNS Surabaya di Cikarang diperkirakan akan selesai dan diresmikan pada 17 Agustus 2024. PDN Cikarang akan memiliki kapasitas prosesor lebih dari 25 ribu cores, memori sebesar 200 terabyte, storage sebesar 40 petabyte, dan daya listrik sebesar 20 megawatt.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pencadangan data nasional sebagai langkah antisipasi jika insiden peretasan PDN terulang kembali. “Di-back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian, kita tidak terkaget-kaget,” ujar Presiden Jokowi usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7).
Insiden peretasan yang melumpuhkan server sejumlah lembaga dan kementerian ini pertama kali terdeteksi pada 17 Juni 2024. “Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi,” tambah Presiden, seperti dikutip dari Antara.
Peretasan data nasional ternyata bukan hanya dialami oleh Indonesia. Berdasarkan laporan perusahaan keamanan siber, Surfshark, beberapa negara maju juga mengalami insiden serupa, seperti Amerika Serikat (2004), Rusia (2019), China (2019), Prancis (2021), Brasil (2020), Inggris (2017), Jerman (2019), Italia (2018), dan Kanada (2022).
Untuk memperkuat perlindungan data, Kemenko Polhukam telah mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi mencadangkan data melalui cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam. Hot site adalah sistem yang mengatur penggunaan data cadangan di lokasi fisik alternatif.
Pemerintah juga mengupayakan perlindungan data berlapis menggunakan cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
