Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkab Subang Bangun Kolaborasi Pentahelix

SUBANG, TINTAHIJAU.com – Pemkab Subang menggandeng lima unsur pentahelix untuk meningkatksm pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si menghadiri Forum Konsultasi Publik dengan tema “Optimalisasi Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dan Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Subang.” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, bertempat di Grant House, Selasa 14 Agustus 2024.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Subang, Eka Rosdiman mengatakan hasil survei menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Subang meraih nilai B dengan skor 86,06 persen, masuk dalam kategori ‘Baik’ dan mengalami peningkatan sebesar 1,823 poin dibandingkan tahun 2023.

Namun demikian, Pemkab Subang terus berjuang keras untuk meningkatkan skor pelayanan publik.
Salah satu caranya, Pemkab melaksanakam Forum Konsultasi Publik.

Menurut Eka, forum itu untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, serta memperkuat kolaborasi antar berbagai pihak dalam pembangunan daerah.

“Forum ini merupakan langkah strategis dalam menyusun Konsultasi Publik berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada semester pertama tahun 2024,” ujar Eka

Eka mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari proyek perubahan yang diprakarsai oleh Iwan Rudianto, M.Si., sebagai staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan Setda Subang. Lewat forum ini memperkuat kolaborasi Pentahelix dalam pembangunan daerah, melibatkan lima elemen utama: pemerintah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dan media.

Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni yang mewakili Pj. Bupati Subang Dr. Drs. Imran, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Subang.

“Pelaksanaan pemerintahan tidak bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah sendiri, tetapi diperlukan kolaborasi dari berbagai unsur,” katanya

Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi wadah untuk menerima aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Kang Asep Nuroni juga menyoroti peran vital Sekretariat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

“Sekretariat Daerah sering disebut sebagai ‘markas besar’ pemerintah Subang, yang menjadi standar evaluasi bagi OPD lainnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa Sekretariat Daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuka diri terhadap kritik serta saran demi kesejahteraan masyarakat.

Staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan Setda Subang Drs. Iwan Rudianto, M.Si., menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan elemen-elemen eksternal dalam proses pembangunan daerah.

Dia menjelaskan bahwa peran pentahelix—yang melibatkan akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha—sangat vital untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Peran pentahelix terhadap pembangunan daerah sangat penting karena kita harus mengambil rujukan dari berbagai sumber, termasuk masyarakat sebagai sumber pelayanan kita. Dengan begitu, kebijakan yang diambil akan lebih berpihak kepada masyarakat dan adaptif terhadap perubahan,”ujar Iwan.

Meski begitu, Iwan mengakui adanya tantangan besar dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar pemerintahan.

“Tantangan yang dihadapi luar biasa, karena Pentahelix ini melibatkan orang-orang di luar pemerintahan. Ini memerlukan komunikasi yang baik untuk meyakinkan mereka, mendatangkan mereka, dan memancing mereka mengeluarkan gagasan dan ide-ide mereka,” tambahnya.

Iwan berharap agar kolaborasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna dan diterima oleh masyarakat.

“Harapannya, ketika Pak Bupati mengambil kebijakan, itu berdasarkan hasil kajian di masyarakat dan dari stakeholder di luar pemerintahan, sehingga kebijakan itu lebih tepat guna dan diterima oleh masyarakat,” tutupnya.