BANDUNG, TINTAHIJAU.COM – Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 digelar dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Wilayah Hukum Polda Jabar.
Kegiatan apel berlangsung secara hibrida di depan Gedung Sate, di ruas Jalan Diponegoro, Kota Bandung, dan juga melalui sambungan konferensi video, diikuti unsur Forkopimda Jabar, elemen TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta stakeholders lainnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Selasa (20/8/2024).
Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus mengungkap bahwa gelar pasukan ini merupakan rangkaian operasi untuk mengecek persiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri beserta unsur terkait sebelum diterjunkan ke lapangan.
“Sehingga diharapkan semua perencanaan yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan optimal guna menyukseskan pelaksanaan pilkada yang aman,” ungkap Akhmad Wiyagus.
Ia berujar bahwa Pilkada Serentak 2024 merupakan bagian dari kemerdekaan rakyat untuk memilih para kepala pemerintahan sehingga perlu adanya jaminan keamanan agar setiap tahapan pilkada dapat berjalan damai.
“Pada konteks inilah peranan Polri dalam mengawal dan mengamankan proses pilkada harus terlaksana secara optimal,” katanya.
Menurut Akhmad Wiyagus, tantangan yang perlu diantisipasi, di antaranya peningkatan suhu politik yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial politik yang dapat menjurus kepada gangguan kamtibmas seperti polarisasi sosial, politik sosial agama, politik identitas, politik kampanye hitam, dan lain sebagainya.
“Demikian pula terhadap bentuk-bentuk kecurangan pilkada,” ujar Akhmad Wiyagus.
Selanjutnya, sesuai dengan timeline Pilkada 2024, pada 25 September – 23 November akan dilaksanakan kampanye melalui pertemuan-pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, serta pemasangan alat peraga kampanye dan puncaknya, yaitu pemungutan suara pada 27 November.
Setiap tahapan pemilihan mempunyai kerawanan masing-masing sehingga diharapkan dapat berjalan aman, damai, dan sejuk.
“Maka Polri menggelar operasi dengan sandi Mantap Praja Lodaya 2024 dengan mengedepankan tindakan preventif yang didukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum,” ujar Akhmad Wiyagus.
“Kepada seluruh jajaran saya ingatkan untuk menjaga netralitas Polri dalam melaksanakan pilkada serta meminimalkan segala tindakan kontraproduktif yang justru dapat mencederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra Polri di mata masyarakat,” tambahnya.
