JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, merespons perbincangan hangat di media sosial yang menyebut dirinya sebagai “tukang kayu.” Hal ini disampaikan oleh Jokowi dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional ke-XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 21 Agustus 2024.
“Dua hari terakhir, kalau kita melihat media sosial dan media massa, suasana sedang ramai terkait dengan putusan Pilkada. Setelah saya perhatikan, salah satu topik yang cukup sering dibicarakan adalah ‘si tukang kayu.’ Kalau sering buka media sosial, pasti tahu siapa ‘tukang kayu’ itu,” ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa polemik yang ramai dibicarakan tersebut berkaitan dengan aturan Pilkada. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai hal tersebut berada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.
“Padahal kita semua tahu, yang membuat keputusan itu adalah MK, yang merupakan bagian dari yudikatif. Sedangkan yang saat ini dibahas di DPR adalah bagian dari legislatif. Namun, yang tetap dibicarakan adalah ‘si tukang kayu’,” kata Jokowi dengan tenang.
Meskipun demikian, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan julukan tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi. “Ya, tidak apa-apa. Itu warna-warni demokrasi. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa saya berada di lembaga eksekutif,” ujarnya.
Sebagai Kepala Negara, Jokowi menyatakan bahwa ia menghormati apapun keputusan yang dibuat oleh lembaga yudikatif maupun legislatif. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut menghormati proses yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut.
“Mari kita hormati keputusan yang ada, dan berikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menjalankan proses secara konstitusional,” tutup Jokowi.
Julukan “tukang kayu” yang disematkan oleh warganet merujuk pada latar belakang Jokowi sebagai pengusaha mebel sebelum menjadi presiden, dan kini menjadi sorotan di tengah perbincangan publik terkait isu politik nasional.
