JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos). Penunjukan ini dilakukan setelah pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dari jabatannya guna mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Penunjukan Muhadjir sebagai Plt Mensos dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, pada Jumat (6/9/2024). Ari menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan Muhadjir Effendy untuk menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Menteri Sosial sampai ditunjuknya Menteri Sosial yang definitif. “Presiden juga menunjuk Bapak Muhajir Effendy, Menko PMK, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Mensos sampai diangkatnya Mensos definitif,” ujar Ari.
Ari menambahkan bahwa Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Tri Rismaharini dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Keppres tersebut bernomor 100/P Tahun 2024 dan telah ditandatangani pada hari yang sama. Dalam Keppres tersebut, turut disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian Risma selama menjabat sebagai Mensos, serta jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara.
Selain Tri Rismaharini, Presiden Jokowi juga mengonfirmasi pengunduran diri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, yang akan turut maju dalam Pilkada 2024. “Saya sudah menerima dan menandatangani surat pengunduran diri Ibu Tri Rismaharini. Sedangkan untuk Pramono, surat pengunduran dirinya sudah saya terima, tapi belum saya tandatangani,” ungkap Presiden Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).
Tri Rismaharini akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta. Sementara itu, Pramono Anung akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta dengan berpasangan bersama Rano Karno.
Keputusan ini menandai peralihan di posisi strategis kabinet, terutama menjelang Pilkada 2024 yang akan menjadi ajang persaingan politik di beberapa wilayah penting di Indonesia.
