JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tiga kebijakan utama dalam bidang pendidikan yang selama ini menuai pro dan kontra. Hal ini disampaikannya usai serah terima jabatan dengan mantan Mendikbudristek periode 2019-2024 di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, pada Senin (21/10/2024).
Tiga kebijakan yang akan dikaji ulang tersebut meliputi penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi, dan kebijakan peniadaan Ujian Nasional (UN). Ketiga kebijakan ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, sehingga evaluasi mendalam dirasa perlu untuk menilai efektivitasnya.
Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati. “Kami akan melihat semuanya secara sangat seksama dan berhati-hati,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara.
Pendekatan Inklusif
Untuk memastikan evaluasi berjalan komprehensif, Mendikdasmen Abdul Mu’ti akan menerapkan pendekatan inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang dimintai masukan mencakup pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, pengguna layanan pendidikan, pakar pendidikan, hingga jurnalis. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kelebihan dan kekurangan dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.
“Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” ujar Mu’ti, menekankan pentingnya mendengarkan berbagai pandangan dari pihak-pihak terkait.
Meskipun setiap kebijakan pendidikan kerap menimbulkan pro dan kontra, Abdul Mu’ti memastikan bahwa evaluasi akan dilakukan dengan menyeluruh dan tidak terburu-buru. Selain itu, meski kajian ulang akan dilakukan, ia tetap berkomitmen untuk bergerak cepat dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam program Pemerintahan Prabowo-Gibran, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.
Awal Kepemimpinan Baru
Langkah evaluasi ini menjadi tanda dimulainya kepemimpinan baru di sektor pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Fokus utama Mu’ti adalah meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan melalui pendekatan yang lebih berhati-hati dan inklusif. Diharapkan, hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak.
Kebijakan pendidikan yang lebih matang dan inklusif diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan efektif dalam mengembangkan potensi anak-anak Indonesia di masa mendatang.
