YOGYAKARTA, TINTAHIJAU.com — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD, memberikan apresiasi terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD. Mahfud menyebut bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung adalah langkah yang baik untuk didiskusikan lebih lanjut.
“Menurut saya ini bagus, dalam arti perlu ada evaluasi apakah pemilihan kepala daerah harus kembali dilakukan oleh DPRD atau tetap langsung. Pilkada sekarang mahal dan, terus terang, jorok,” ujar Mahfud dalam pernyataannya di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Yogyakarta, Jumat (13/12).
Mahfud mengingatkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, undang-undang tersebut segera dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam waktu singkat karena situasi politik yang memanas kala itu.
“Undang-undangnya sempat disahkan, tetapi dalam dua hari dicabut lagi karena pertimbangan politik,” kenang Mahfud.
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kembali dilakukan oleh DPRD. Menurutnya, sistem ini lebih efisien dan dapat menghemat anggaran negara.
“Saya melihat negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India menggunakan sistem ini. Mereka lebih efisien, cukup memilih anggota DPRD yang kemudian memilih kepala daerah,” ujar Prabowo dalam pidatonya saat perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12).
Prabowo menekankan bahwa dana yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan Pilkada dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih penting, seperti pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan kesejahteraan anak-anak.
“Kita bisa gunakan uang itu untuk memperbaiki sekolah, irigasi, atau memberi makan anak-anak kita,” kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kontestan Pilkada. Ia menyebut bahwa sistem Pilkada langsung saat ini terlalu membebani, baik bagi negara maupun individu yang terlibat.
“Biayanya sangat mahal. Bahkan yang menang pun terlihat lesu, apalagi yang kalah,” ucapnya, sambil menambahkan bahwa puluhan triliun rupiah habis dalam waktu singkat hanya untuk pelaksanaan Pilkada.
Mahfud MD menilai bahwa usulan ini layak untuk didiskusikan lebih jauh, terutama terkait dengan asas demokrasi yang ingin dibangun dalam sistem Pilkada.
“Demokrasinya harus kita diskusikan seperti apa yang ingin kita bangun ke depan,” pungkas Mahfud.
Dengan adanya wacana ini, diharapkan semua pihak dapat mengevaluasi secara objektif dan mempertimbangkan sistem yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.
