BOGOR, TINTAHIJAU.com — Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, bersama empat kepala daerah lainnya di provinsi ini, menunjukkan komitmen mereka dalam mengutamakan kepentingan masyarakat dengan tidak menggunakan fasilitas mobil dinas baru. Keputusan ini diambil sebagai upaya pengalihan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi warga.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa empat kepala daerah, yakni Purwakarta, Subang, Bogor, dan Kota Bekasi, sepakat untuk menggunakan mobil pribadi sebagai kendaraan operasional mereka. “Mereka memilih tidak menggunakan mobil dinas baru, tetapi memanfaatkan kendaraan pribadi mereka,” ujar Dedi saat diwawancarai oleh Kompas.com pada Kamis (16/1/2025).
Komitmen Kepala Daerah untuk Kepentingan Masyarakat
Dedi Mulyadi membagikan momen pertemuannya dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, melalui sebuah video di akun TikTok-nya. Dalam diskusi tersebut, Rudy menegaskan bahwa ia dan wakilnya tidak memerlukan mobil dinas baru. “Kami berkomitmen untuk tidak memakai mobil dinas baru. Pendopo Bupati Bogor juga akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat Bogor,” ujar Rudy.
Ade Ruhandi menambahkan bahwa anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembelian mobil dinas lebih baik digunakan untuk program yang lebih mendesak. “Lebih baik fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni,” kata Ade.
Hal serupa juga disampaikan oleh Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto. Dalam video lainnya, Tri dengan yakin mengatakan bahwa mobil pribadinya sudah cukup untuk mendukung aktivitasnya sebagai kepala daerah. “Mobil pribadi ada, sudah cukup,” tegasnya.
Gubernur Jabar Berikan Teladan
Dedi Mulyadi sendiri telah menyampaikan komitmennya untuk tidak membeli mobil dinas baru bagi dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat. Saat bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, di Gedung Pakuan pada Jumat (10/1/2025), Dedi meminta agar tidak disediakan kendaraan baru untuknya. “Saya minta ke Pak Pj, tolong jangan belikan saya mobil baru. Saya punya mobil, sudah cukup. Jangan identikkan pemimpin baru dengan mobil baru,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, anggaran pembelian mobil dinas lebih baik dialokasikan untuk sektor prioritas, seperti pembangunan jalan atau bantuan kepada masyarakat miskin. “Belanja mobil baru yang sudah dianggarkan bisa dialihkan untuk pembangunan jalan atau rumah bagi rakyat miskin,” tambahnya.
Kepemimpinan yang Efisien dan Berpihak pada Rakyat
Langkah yang diambil oleh Dedi Mulyadi dan empat kepala daerah di Jawa Barat ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan yang mengedepankan efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat dapat dilakukan. Dengan tidak memanfaatkan fasilitas pribadi yang bersifat eksklusif, para pemimpin ini memberikan contoh teladan dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Keputusan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab moral, tetapi juga menjadi langkah inspiratif bagi para pemimpin lainnya di Indonesia untuk lebih bijaksana dalam menggunakan anggaran negara demi kesejahteraan rakyat.
