JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan tanggapan terkait aksi unjuk rasa yang terjadi di Papua yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi yang berujung ricuh dan disertai penggunaan gas air mata ini, menurutnya, adalah hak bagi individu untuk menyuarakan pendapat. Namun, ia menegaskan bahwa demonstrasi yang bertujuan membatalkan program tersebut tidak boleh menghalangi hak masyarakat lain yang ingin memanfaatkan program tersebut.
“Menolak program MBG adalah hak setiap individu, namun hal itu tidak boleh menghambat hak orang lain yang membutuhkan makan bergizi gratis,” jelas Hasan di Jakarta pada Senin (17/2/2025), sebagaimana dikutip dari Kompas TV.
Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai dan tanpa kekerasan. “Jika ada masyarakat yang ingin berunjuk rasa, mereka dipersilakan, namun harus diingat, kekerasan tidak boleh terjadi,” tambahnya.
Hasan juga menjelaskan bahwa bagi mereka yang merasa tidak memerlukan program ini, dapat menyampaikan langsung pendapatnya tanpa perlu membatalkan program bagi mereka yang membutuhkan. “Jika ada yang merasa tidak membutuhkan, mereka bisa mengungkapkan pendapatnya secara langsung. Namun, jangan sampai aksi tersebut menghalangi hak orang lain untuk menerima manfaat makan bergizi gratis,” ujar Hasan.
Aksi penolakan program MBG ini sebelumnya dilakukan oleh sejumlah pelajar dari berbagai sekolah di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang berkumpul di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Mereka meneriakkan “Tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)” sebagai bentuk protes terhadap program tersebut.
Penanggung jawab aksi, Rohex Relembo, dalam keterangannya mengatakan bahwa dana sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk MBG seharusnya digunakan untuk pendidikan di Papua. Ia menyebutkan bahwa angka buta huruf dan kemiskinan di Papua masih tertinggi di Indonesia, dan biaya pendidikan yang tinggi serta kekurangan guru aktif menjadi masalah utama yang perlu perhatian.
“Kami, siswa-siswi di Provinsi Papua, menolak MBG dan meminta agar dana tersebut dialokasikan untuk pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujar Rohex. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, yang dinilai lebih prioritas daripada pemberian makan bergizi gratis.
Dengan adanya perbedaan pendapat mengenai program ini, Hasan Nasbi berharap agar komunikasi yang baik tetap terjalin antara pemerintah dan masyarakat Papua, untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengganggu hak masing-masing individu.
