JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menanggapi serius kasus korupsi ekspor impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Dalam penyelidikan, ditemukan adanya praktik manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh upaya penegakan hukum yang saat ini dilakukan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk korupsi, baik di lembaga negara maupun di badan usaha milik negara (BUMN).
“Pemerintah mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan karena ini juga merupakan bagian yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi. Korupsi di mana pun, di lembaga mana pun, di BUMN mana pun, baik di pusat maupun daerah harus diberantas dan diperangi,” ujar Hasan Nasbi dalam pernyataannya, Kamis (27/2/2025).
Selain mendukung upaya hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di tingkat holding maupun anak usaha, untuk memperbaiki tata kelola perusahaannya pasca terbongkarnya kasus ini. Perbaikan ini diharapkan dapat menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan memiliki tata kelola yang lebih baik.
Hasan Nasbi mengingatkan bahwa Pertamina merupakan salah satu aset ekonomi terbesar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah bersih-bersih dalam perusahaan harus segera dilakukan untuk memastikan tata kelola yang lebih baik.
“Bagaimanapun, Pertamina adalah aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi nasional, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk jajaran Fortune 500. Aksi bersih-bersih yang dilakukan Pertamina ini kita dukung juga agar yang muncul adalah Pertamina yang lebih baik, lebih prudent, akuntabel, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan tata kelolanya,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menyatakan bahwa kasus oplosan BBM menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembersihan dan menegakkan aturan di sektor tata kelola minyak di Indonesia. Presiden juga menegaskan bahwa langkah ini dilakukan demi kepentingan rakyat.
“Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat,” ujar Prabowo saat berada di Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah dan Pertamina untuk melakukan reformasi menyeluruh guna memastikan industri minyak dan gas di Indonesia dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah tegas ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN semakin meningkat dan sektor energi nasional dapat berkembang lebih sehat.
Sumber: detikFinance
