SUBANG, TINTAHIJAUCOM – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta para kepala daerah untuk bekerja jujur dan transparan kepada rakyat.
Hal ini disampaikan Dedi saat Sinergi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Jawa Barat Istimewa di Karawang.
Dia menekankan bahwa setiap pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan penyediaan air bersih, harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk sumber anggarannya.
“Tuntaskan seluruh kebutuhan masyarakat, air bersih, pendidikan, infrastruktur. Jangan sampai ada yang setengah-setengah,” pungkasnya.
Sinergi Forkopimda yang diikuti Kepala Daerah di Jawa Barat itu menjadi momentum penting untuk membangun Jawa Barat yang Istimewa. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan, pembangunan di Jawa Barat akan semakin inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi mengkritik pola pemberian bantuan sosial yang sering kali dipolitisasi oleh para pejabat kepala daerah. Ia mengusulkan agar pembagian bantuan salurkan dengan cara diantarkan langsung ke rumah penerima, sebagaimana dilakukan oleh leluhur Sunda sebagai tradisi saat berbagi menjelang lebaran.
“Kebiasaan mengumpulkan warga untuk menerima bantuan itu hanya jadi ajang pamer. Contohlah leluhur kita, makanan itu diantar langsung ke rumah yang membutuhkan,” katanya.
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menyambut baik arahan dari Gubernur Jawa Barat tersebut dan siap mewujudkan Jawa Barat Istimewa melalui sinergitas program Subang Ngabret dalam 5 tahun kedepan.
Selain itu, Bupati Subang juga optimis bahwa nantinya melalui program Jabar Istimewa akan memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Subang dalam memajukan pembangunan yang merata.
