JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan dirinya bersama Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjadi delegasi Indonesia dalam negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat.
Negosiasi ini akan dilakukan antara lain dengan Menteri Perdagangan AS (US Secretary of Commerce). Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan proposal resmi untuk disampaikan dalam perundingan tersebut. Hal ini disampaikan Airlangga dalam konferensi pers usai bertemu dengan para perwakilan dunia usaha di Jakarta, Senin (7/4/2025).
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan (retaliasi) atas kebijakan tarif dari Amerika Serikat, melainkan akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi demi mencapai solusi yang saling menguntungkan.
“Pak Presiden menugaskan saya, Menlu (Sugiono), dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujar Airlangga, seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV.
Pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta menjalin komunikasi intensif dengan United States Trade Representative (USTR), US Chamber of Commerce, dan sejumlah negara mitra lainnya.
Langkah diplomatik ini dipilih demi menjaga kepentingan jangka panjang dalam hubungan perdagangan bilateral, stabilitas ekonomi nasional, serta iklim investasi yang kondusif.
“Kita diberikan waktu yang sangat singkat, yakni hingga 9 April untuk merespons. Indonesia tengah menyiapkan rencana aksi yang mempertimbangkan aspek impor dan investasi dari Amerika Serikat,” terang Airlangga dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan secara virtual, Minggu (6/4/2025).
Pemerintah juga tengah mencermati potensi dampak dari kebijakan tarif tersebut, khususnya terhadap sektor industri padat karya berorientasi ekspor seperti industri garmen (apparel) dan alas kaki, yang sangat sensitif terhadap gejolak pasar global.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui insentif yang tepat sasaran guna menjaga daya saing dan kelangsungan usaha di sektor-sektor terdampak.
Diketahui, tarif resiprokal dari Amerika Serikat akan mulai berlaku pada 9 April 2025. Namun, terdapat sejumlah produk yang dikecualikan dari kebijakan ini, seperti barang-barang medis dan kemanusiaan, serta produk-produk yang sudah dikenakan tarif sebelumnya seperti baja, aluminium, mobil dan suku cadangnya.
Selain itu, produk strategis seperti tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, logam mulia (bullion), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS juga termasuk dalam pengecualian.
