BANDUNG, TINTAHIJA.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mewaspadai lonjakan jumlah pendatang yang masuk ke wilayahnya usai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Lonjakan tersebut dikhawatirkan dapat memperparah angka pengangguran, terutama jika para pendatang datang tanpa pekerjaan tetap.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat, Berli Hamdani, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan operasi yustisi di berbagai pintu masuk kabupaten/kota untuk mendata pendatang baru. Meskipun data resmi belum tersedia, ia memperkirakan jumlah pendatang tahun ini tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 10 hingga 11 ribu orang.
“Operasi yustisi ini dilakukan di seluruh pintu masuk kabupaten/kota se-Jawa Barat dan saat ini masih dalam proses. Tahun sebelumnya jumlah pendatang mencapai 10 hingga 11 ribu,” ujar Berli saat ditemui di Terminal Cicaheum, Bandung (8/4/2025).
Menurut Berli, beberapa wilayah seperti Kota Bandung, serta daerah industri seperti Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten Karawang menjadi tujuan favorit para pendatang. Mayoritas dari mereka berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Namun, ia juga menyoroti kebiasaan para pendatang yang datang tanpa memiliki pekerjaan pasti. Mereka baru akan mencari pekerjaan setelah tiba, sehingga meningkatkan risiko pengangguran dan masalah sosial lainnya.
“Biasanya yang datang belum punya pekerjaan, baru mencari kerja setelah tiba. Ini bisa memicu bertambahnya angka pengangguran di Jabar,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah. Ia mengusulkan adanya pembaruan dalam sistem rekrutmen tenaga kerja agar lebih tertata.
“Kalau ada kawasan industri dan pertumbuhan ekonomi, pasti orang datang. Maka dari itu, sistem rekrutmen tenaga kerja harus diperbaiki, termasuk melalui platform online,” jelas Dedi.
Dedi juga mengingatkan bahwa warga asli Jawa Barat harus siap bersaing dengan pendatang dalam dunia kerja. Menurutnya, pemerintah tidak bisa membatasi arus masuk masyarakat yang ingin mencari penghidupan lebih baik.
“Kita tidak bisa melarang orang datang, itu hak mereka. Tapi anak-anak Jabar harus diproteksi dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing mereka,” tegasnya.
Dengan adanya peringatan ini, Pemprov Jabar berharap masyarakat dapat lebih bijak dan siap dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi akibat mobilitas penduduk pasca Lebaran.
