SUKABUMI, TINTAHIJAU.com – Lumpur masih menggenangi halaman Pondok Pesantren Al Waafy pasca-banjir bandang yang menyapu kawasan tersebut beberapa waktu lalu. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Lingkungan Hidup turun langsung menelusuri sumber penyebab banjir.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Prasetyo, mendatangi tiga titik yang diduga menjadi penyebab bencana: dua kawasan perumahan dan satu lokasi peternakan ayam. Salah satu perumahan bersubsidi milik PT Perintis yang berdiri di atas lahan seluas 2,7 hektare diketahui telah memiliki izin pembangunan.
“Yang untuk PT Perintis ini sudah berizin. Tetapi akan kita evaluasi berkaitan dengan penanganan atau pengelolaan lingkungannya,” ujar Ali kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
Meski secara administratif hanya membutuhkan pernyataan kesiapan lingkungan karena tergolong proyek skala kecil, peristiwa banjir yang telah berulang mendorong pemerintah untuk meninjau ulang dokumen lingkungannya. Evaluasi tersebut diarahkan agar pernyataan kesiapan lingkungan ditingkatkan menjadi dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan).
Langkah ini diambil demi memastikan bahwa kegiatan pembukaan lahan dan sistem resapan air pada kawasan pembangunan mematuhi ketentuan lingkungan hidup serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar.
Dalam pemantauan di lapangan, Ali terlihat menelusuri jalur aliran air dan mengecek langsung lokasi perumahan yang berada di dataran tinggi. “Pemantauan langsung dilakukan, dan kami akan buat rekomendasi mana saja yang harus ditangani,” ujarnya.
Sementara itu, Zulaikha Pratiwi, pengelola Ponpes Al Waafy, mengungkapkan bahwa banjir telah menerjang pesantren sebanyak tiga kali sejak Desember 2024. Dalam video yang sempat viral, terlihat air berlumpur menghantam bangunan, merendam kobong santri, masjid, dan kolam ikan pesantren. “Ikan-ikan di dalam kolam itu hilang semua terbawa banjir,” ucap Zulaikha.
Warga dan para santri kini hanya bisa berharap agar bencana serupa tidak kembali terulang. Mereka mendesak adanya perubahan tata kelola lingkungan yang lebih bertanggung jawab di wilayah hulu, bukan sekadar penanganan darurat.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun berkomitmen untuk segera menyusun langkah-langkah konkrit berdasarkan hasil evaluasi dan kajian di lapangan.
