BANDUNG, TINTAHIJAUCOM — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa persoalan pembangunan pabrik mobil listrik asal China BYD di Subang Jabar bukan masalah premanisme namun calo tanah.
Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa pabrik BYD di Subang mendapat gangguan aksi premanisme dari ormas.
“Sebenarnya masalah di Subang itu bukan premanisme tapi percaloan tanah. Ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di-DP dulu sama orang, lalu dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi yang dikutip di Bandung, Kamis (24/4/2025).
Seperti diketahui, dunia usaha memerlukan kepastian mengenai nilai yang diperlukan untuk investor namun yang terjadi harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi, di mana ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri. Soal isu premanisme, Dedi mengatakan hal itu adalah berita lama, dan kini kondisinya berbeda dan sangat berbeda.
Ia pun menilai bahwa aksi premanisme ormas (organisasi kemasyarakatan) dalam pembangunan pabrik BYD sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada saat ini. Pasalnya, sudah ada tindakan kepada ormas tersebut.
” Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin Aqua aja udah hampir enggak ada sekarang. Itu cerita lama saja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ucapnya.
Kemajuan pabrik BYD, kata Dedi, berjalan dengan baik, termasuk izin akses tol yang telah dikeluarkan oleh kementerian.
“Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang jaminan tanahnya masih terkendala,” katanya.
Ke depan, Dedi mengatakan bahwa akan melakukan fasilitasi dengan mempertemukan berbagai pihak untuk kepastian investasi.
“Hal ini akan segera saya fasilitasi, saya akan menemukan antara pihak yang melakukan izin tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar,” tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah agar cepat turun tangan dalam menangani kasus ormas itu. Sebab proses pembangunan pabrik ini ternyata diganggu oleh sekelompok ormas.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagram dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mendukung Gubernur Jawa Barat untuk menumpas tindakan premanisme yang dapat mengganggu investasi. Moeldoko menyinggung kasus premanisme yang terjadi pada pembangunan fasilitas manufaktur BYD di Subang, Jawa Barat.
Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyyangkan tindak premanisme yang terjadi pada pembangunan pabrik yang digadang-gadang akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN tersebut. Menurut dia, alih-alih mengganggu, masyarakat seharusnya juga mengambil andil dalam menciptakan iklim investasi yang baik, karena dengan hadirnya investasi akan terbuka pula lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.
“Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai penurunannya makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, mengganggu sama yang lain,” kata dia.
Kabar adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) berbentuk premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China itu sebelumnya disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.
Eddy mengungkap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme. Kabar ini diterima Eddy saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
sumber: republika