JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan keresahan Presiden Prabowo Subianto terkait maraknya praktik premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas). Hal ini disampaikannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/5/2025).
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menegaskan bahwa aksi-aksi premanisme yang dibungkus dengan nama ormas tidak boleh dibiarkan karena mengganggu iklim usaha di Indonesia. “Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencari solusi terhadap persoalan ini. Salah satu upaya yang tengah dipertimbangkan adalah pembinaan terhadap ormas-ormas agar perannya tidak mengganggu ketertiban umum maupun dunia usaha.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi jika ditemukan adanya unsur tindak pidana. “Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Apalagi kalau sudah tidak bisa ditoleransi, tentu akan dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemberantasan premanisme tidak hanya bergantung pada keberadaan Satuan Tugas Anti Premanisme, tetapi juga menjadi tanggung jawab Polri dan Kementerian Dalam Negeri melalui pembinaan dan penegakan hukum di tingkat daerah.
Fenomena premanisme berkedok ormas ini sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beberapa kasus mencuat, termasuk permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh ormas tertentu dan gangguan terhadap proyek pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa ia menerima aduan langsung dari markas besar BYD di Shenzhen, China. Dalam kunjungannya ke sana, pihak BYD menyampaikan kekhawatiran atas gangguan yang ditimbulkan oleh kelompok ormas terhadap proyek investasinya di Indonesia.
Eddy menekankan pentingnya perlindungan terhadap investasi asing di Indonesia. “Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” ujar Eddy melalui akun Instagram resminya.
Pemerintah kini tengah serius mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa iklim investasi di Indonesia tetap aman dan kondusif, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang menyalahgunakan atribut organisasi masyarakat.
