Gubernur Jabar Beri Penjelasan Terkait Pembongkaran Ruang Kelas di SLBN Pajajaran Bandung

BANDUNG, TINTAHIJAU.com – Siswa-siswi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran, Kota Bandung, terpaksa mengungsi setelah ruang kelas mereka dibongkar untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Pembongkaran ini menuai reaksi dari orang tua murid dan masyarakat. Mereka khawatir anak-anak berkebutuhan khusus kehilangan tempat belajar yang aman dan layak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara mengenai polemik ini. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program yang didanai oleh Kementerian Pekerjaan Umum. “Sebenarnya bukan dibongkar dan diganti Sekolah Rakyat. SLB itu ada alokasi anggaran dari Kementerian PU. Kemudian dibangun Sekolah Rakyat,” ujar Dedi, Sabtu (17/5/2025).

Dedi meyakinkan masyarakat bahwa siswa SLBN A Pajajaran tetap akan bersekolah di lokasi yang sama setelah pembangunan selesai. “Setelah pembangunannya selesai, teman-teman SLB tetap sekolah di situ, bersama-sama. Sekolahnya diperbaiki,” tambahnya.

Namun, di lapangan, pembongkaran ruang kelas menimbulkan keresahan. Proses pembongkaran dilaporkan dilakukan secara mendadak saat siswa sedang menjalani ujian kenaikan kelas. Beberapa ruang kelas sudah terlihat kosong dan sebagian lainnya mulai dibongkar. Para siswa dan guru pun harus segera mengemas barang-barang untuk dipindahkan.

Tri Bagyo, Wakil Ketua Komite Orang Tua SLBN A Pajajaran, menyayangkan waktu pembongkaran yang tidak ideal. “Itu unit gedungnya sedang dipakai SLB. Sekarang SLB sedang melaksanakan ujian akhir semester kenaikan kelas,” tuturnya.

Tri juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah menerima surat dari Kementerian Sosial yang memerintahkan pengosongan gedung per 15 Mei 2025. Meski telah meminta penangguhan hingga 23 Mei secara lisan, proses pembongkaran tetap berjalan.

Untuk sementara, para siswa akan dipindahkan ke SLB Cicendo mulai 19 Mei 2025. “Tanggal 9 Mei (pindah ke Cicendo),” kata Tri.

Diketahui bahwa lahan SLBN A Pajajaran berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial. Tri mengungkapkan bahwa sebelumnya ada janji dari pihak Kemensos untuk menghibahkan kompleks Wyata Guna, tempat sekolah tersebut berdiri, guna dijadikan pusat pendidikan disabilitas.

Menyampaikan keluhan mereka, para siswa dan orang tua membuat video yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam video tersebut, mereka menyatakan dukungan terhadap Sekolah Rakyat, namun berharap pembangunan tersebut tidak mengorbankan sekolah anak-anak disabilitas. “Kami ingin anak kami tetap belajar di SLBN A Pajajaran. Jangan bongkar sekolah kami. Jangan hancurkan masa depan kami,” ujar salah satu orang tua dalam video.

Masyarakat kini menantikan tindak lanjut dari pemerintah pusat, khususnya dari Presiden dan Kementerian Sosial, untuk memastikan hak pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus tetap terjamin dan tidak terganggu oleh program pembangunan.