BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Dedi Mulyadi menggulirkan kebijakan pembatasan jam malam bagi pelajar. Meskipun bertujuan untuk melindungi generasi muda, kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak.
Tujuan dan Alasan Kebijakan
Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, kebijakan ini dibuat untuk mendisiplinkan anak-anak agar tidur sesuai dengan jam biologis yang sehat. Ia menyoroti fenomena banyaknya pelajar yang tidur larut malam bahkan hingga pukul 4 pagi. Kebijakan ini bukan bertujuan untuk membatasi kebebasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap fisik dan mental anak agar tidak terpapar dampak negatif sosial seperti pergaulan bebas dan aktivitas yang kurang sehat di malam hari.
Pelaksanaan dan Pengawasan
Pelaksanaan jam malam ini dibagi berdasarkan kewenangan. Pengawasan pelajar tingkat SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, sementara SMA/SMK menjadi wewenang pemerintah provinsi. Untuk mendukung pengawasan, Pemprov Jabar akan melibatkan TNI dan Polri, serta memperkuat patroli gabungan bersama Satpol PP.
Belum Ada Sanksi, Fokus pada Edukasi
Hingga saat ini, kebijakan tersebut tidak disertai dengan sanksi hukum. Pemerintah lebih menekankan pada pendekatan edukatif dan kolaboratif. Surat edaran telah dikirimkan ke berbagai tingkatan pemerintahan untuk memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas malam para pelajar.
Penolakan dari Forum Orang Tua Siswa (Fortusis)
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan kebijakan ini. Fortusis Jawa Barat menyatakan penolakan dan menganggap kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Menurut Ketua Fortusis, Dwi Subianto, anak-anak sudah belajar dari pagi hingga sore, dan pembatasan aktivitas malam dianggap mengurangi ruang berekspresi serta kreativitas.
Aktivitas Malam Tidak Selalu Negatif
Dwi juga menegaskan bahwa tidak semua kegiatan malam memiliki dampak buruk. Banyak pelajar yang justru mendapatkan inspirasi melalui diskusi santai atau kegiatan produktif di malam hari. Ia menilai, pemerintah perlu memahami berbagai cara pelajar dalam mengembangkan ide dan potensi.
Saran Pembangunan Infrastruktur
Fortusis menyarankan agar sebelum menerapkan pembatasan jam malam, pemerintah sebaiknya membangun infrastruktur pendukung seperti fasilitas olahraga dan kegiatan budaya di tingkat desa atau kelurahan. Hal ini dinilai penting agar anak-anak memiliki alternatif kegiatan yang positif.
Tanggapan Dinas Pendidikan
Plt Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Deden Saepul Hidayat, menanggapi penolakan tersebut sebagai hal wajar dalam proses demokrasi. Ia menekankan bahwa fokus pemerintah adalah menjaga kesehatan dan keselamatan anak dari berbagai sisi, termasuk psikologis dan spiritual.
Pengecualian dan Edukasi
Dalam kebijakan jam malam, ada pengecualian bagi pelajar yang melakukan aktivitas malam hari yang diketahui dan diawasi oleh orang tua atau sekolah, seperti kegiatan keagamaan. Deden juga mendorong pihak sekolah untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar membiasakan anak-anak tidur lebih awal demi menunjang kesehatan dan prestasi belajar.
Kebijakan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk melindungi anak-anak. Meski memiliki tujuan mulia, kebijakan ini tetap membutuhkan pendekatan yang bijak dan partisipatif, agar pelaksanaannya efektif tanpa mengorbankan hak dan ruang tumbuh anak.
