Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Majalengka menyatakan kekecewaannya atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Majalengka yang mengabulkan gugatan Hamzah terhadap surat keputusan pemecatannya sebagai kader partai.
Ketua DPC PDIP Majalengka, Karna Sobahi, menegaskan bahwa pihaknya kini menempuh jalur hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
“Kami merasa sangat kecewa dengan keputusan Majelis Hakim yang membatalkan Surat Ketua Umum tentang perintah pemecatan Saudara Hamzah. Oleh karena itu, langkah yang kami ambil adalah mengajukan kasasi,” ujar Karna Sobahi, Rabu (25/6/2025).
Karna menjelaskan bahwa keputusan PN Majalengka yang menolak legitimasi Surat Keputusan DPP PDIP tersebut bertentangan dengan sikap organisasi.
Surat tersebut sebelumnya dikeluarkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagai bentuk penegakan disiplin partai terhadap kader yang dianggap membelot pada Pilkada 2024 lalu.
Menindaklanjuti putusan PN, Karna menyebut DPC telah berkonsultasi dengan DPD dan DPP PDIP. Dari dua kali pertemuan dengan jajaran pusat, diputuskan bahwa proses kasasi akan diambil alih langsung oleh DPP PDIP.
“Tim hukum dari DPD sudah menyampaikan pernyataan kasasi, dan hari ini dari DPP serta DPC sebagai tergugat satu dan tiga juga telah bersiap menyerahkan memori kasasi,” jelas Karna.
Memori kasasi tersebut direncanakan akan diserahkan pada 30 Juni 2025. Karna berharap dalam kurun waktu 30 hari setelah penyerahan, Mahkamah Agung dapat memberikan putusan final yang berpihak pada keputusan internal partai.
Ia juga menyebut Menteri Hukum dan HAM sekaligus petinggi PDIP, Yasonna Laoly, telah memberikan arahan langsung dalam proses ini, termasuk imbauan agar seluruh kader menjaga kondusivitas di daerah.
“Pak Yasonna langsung memimpin arahan kepada kami. Intinya, sambil menunggu proses hukum, kami diminta tetap menjaga situasi daerah tetap kondusif,” pungkasnya.
