JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam siaran pers yang dirilis pada Senin (21/4), lembaga antikorupsi ini menilai program unggulan tersebut berjalan amburadul dan sarat dengan masalah mulai dari tata kelola yang buruk hingga dugaan penggelapan dana.
ICW mengungkapkan sedikitnya empat persoalan utama dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah dugaan penggelapan dana yang menyebabkan mitra dapur MBG di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan mengalami kerugian hampir Rp1 miliar. Dana tersebut belum dibayarkan oleh pihak Yayasan MBG, padahal mitra tersebut telah memproduksi lebih dari 65.000 porsi makanan sepanjang Februari hingga Maret 2025.
“Masalah ini menambah rentetan pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Di daerah lain seperti Sumenep, para petugas dapur bahkan berhenti bekerja karena beban kerja yang tinggi dan upah yang tidak memadai,” ungkap peneliti ICW dalam pernyataan tertulis.
Selain itu, ICW juga menyoroti skema penyaluran anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021. Dalam peraturan tersebut, dana bantuan semestinya disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat. Namun dalam praktiknya, dana justru diberikan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki kedudukan resmi sebagai penerima.
Permasalahan lainnya yang turut menjadi sorotan adalah ketimpangan layanan serta kualitas makanan yang dianggap buruk. Beberapa sekolah hanya menerima wadah makanan berbahan plastik tipis, sementara sekolah lain mendapat wadah stainless steel. Bahkan, terdapat laporan bahwa sejumlah siswa membuang makanan karena rasanya tidak enak atau kondisi makanan yang tidak layak konsumsi.
Tidak berhenti di situ, ICW juga mengkritik proses rekrutmen program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dinilai tidak transparan dan tidak informatif. Proses pelaksanaan program itu bahkan diduga diwarnai intervensi dari unsur militer.
“Presiden Prabowo harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan proyek MBG,” tegas ICW dalam siaran pers tersebut.
Sebelumnya, berbagai laporan media turut mengangkat dugaan konflik kepentingan dalam proyek MBG, termasuk keterlibatan pihak-pihak yang diduga memiliki kedekatan dengan Presiden dalam proses penyediaan makanan.
ICW mengingatkan bahwa jika permasalahan ini tidak segera dibenahi, maka Program MBG tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk meningkatkan gizi pelajar, tetapi juga berisiko besar menjadi ladang baru penyimpangan anggaran negara.
