Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Ketegangan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memuncak. Ribuan kader dari wilayah Ciayumajakuning plus Sumedang akan turun ke jalan, Senin (7/7/2025), mengepung Pengadilan Negeri (PN) Majalengka.
Aksi ini digelar bukan sekadar unjuk rasa—tetapi menjadi simbol perlawanan terbuka terhadap putusan PN yang dianggap mencederai otoritas partai.Pemicu utamanya adalah pembatalan Surat Keputusan (SK) DPP PDIP yang memecat Hamzah Nasyah, anggota DPRD Majalengka yang dinilai membelot pada Pilkada 2024.
Putusan PN Majalengka pada Juni lalu menyatakan pemecatan tersebut tidak sah. Reaksi partai? Kasasi ke Mahkamah Agung, dan demonstrasi besar-besaran.
“Ini bukan semata-mata soal satu kader. Ini soal menjaga wibawa partai, garis komando, dan disiplin organisasi,” tegas Sekretaris DPC PDIP Majalengka, Tarsono D. Mardiana, Minggu (6/7/2025).
Menurutnya, PDIP Ciayumajakuning dan Sumedang sepakat menunjukkan soliditas dengan menggelar aksi besar sebagai bentuk tekanan moral sekaligus dukungan terhadap upaya kasasi.
Dalam dokumen memori kasasi yang akan diserahkan ke PN Majalengka untuk diteruskan ke MA, DPC PDIP menyampaikan sejumlah poin keberatan atas putusan hakim, termasuk argumen bahwa pengadilan negeri seharusnya tidak serta-merta mengintervensi urusan internal partai tanpa melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu.
Partai Menolak Rekonsiliasi, Pilih Kursi Kosong daripada Kader Membelot
Di tengah memanasnya situasi, Ketua DPC PDIP Majalengka Karna Sobahi justru mengambil sikap keras. Ia memastikan partai tidak akan pernah mengusulkan kembalinya Hamzah ke kursi DPRD melalui mekanisme PAW.
“Silakan saja kursi itu kosong sampai akhir periode. Tidak akan kami kembalikan kepada yang sudah mengingkari garis partai,” ujarnya.
Langkah ini mengirimkan sinyal tegas bahwa PDIP siap menghadapi risiko politik demi menjaga integritas garis partai. Di sisi lain, sikap tersebut juga mempertegas adanya garis keras dalam tubuh partai terhadap setiap bentuk pembangkangan.
Gugatan Hamzah Dinilai Langgar Etik Internal
Perlawanan Hamzah yang langsung menggugat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke PN Majalengka juga menuai kritik keras.
Menurut internal PDIP, tindakan tersebut dinilai menyalahi tata kelola organisasi karena tidak menempuh jalur Mahkamah Partai lebih dulu. “Langkah hukum Hamzah prematur. Ini bisa jadi preseden buruk kalau tak ditanggapi serius,” ujar Tarsono.
Namun dari pihak Hamzah, kuasa hukumnya menilai putusan PN adalah kemenangan keadilan atas sikap otoriter partai. Mereka menyatakan siap menghadapi proses hukum selanjutnya.
Aksi Dini Hari dan Ancaman Macet di Pusat Kota
Aksi yang akan digelar Senin pagi ini diprediksi membuat lalu lintas di pusat Kota Majalengka lumpuh. Massa akan memadati akses jalan menuju PN Majalengka dengan membawa atribut partai, spanduk, dan orasi politik.
Satgas internal PDIP diturunkan untuk pengamanan, bekerja sama dengan pihak kepolisian. Walau digelar damai, aksi ini jelas memiliki bobot politik tinggi.
Ia bukan sekadar protes hukum, tetapi juga bentuk konsolidasi dan unjuk kekuatan PDIP pasca Pilkada Majalengka yang sarat intrik.
Aksi ini bisa menjadi pertaruhan politik, bukan hanya bagi DPC PDIP Majalengka, tetapi juga bagi PDIP secara nasional. Jika kasasi ditolak, bukan tak mungkin akan muncul gelombang resistensi internal lain di daerah-daerah.
