MAJALENGKA, TINTAHIJAU.COM – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Majalengka menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah membuka kembali operasional Bandara Husein Sastranegara Bandung.
Keputusan itu dinilai mencederai komitmen pemerataan pembangunan di wilayah Jawa Barat, khususnya kawasan timur seperti Majalengka.
Ketua Aliansi BEM Se-Majalengka, Angga Pangestu, menyebut keputusan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan berkeadilan.
“Kertajati bukan sekadar infrastruktur, tapi simbol harapan masyarakat Majalengka untuk tumbuh sejajar dengan pusat-pusat ekonomi lainnya,” ujar Angga dalam keterangan tertulisnya, Ahad (6/7/2025).
Menurutnya, pembukaan kembali Bandara Husein akan berdampak langsung pada performa Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya transportasi publik, kurangnya integrasi akses, serta harga tiket yang relatif mahal.
“Padahal BIJB Kertajati sedang berjuang membangun daya tarik dan konektivitas. Pemerintah malah mengambil langkah mundur yang berpotensi melemahkan daya saing bandara tersebut,” tambah Angga.
Ia menilai, keputusan tersebut bisa memperlambat laju investasi di kawasan Rebana, serta mengacaukan arah pembangunan jangka panjang yang telah dirancang bertahun-tahun.
“Pemerintah seolah kembali tunduk pada kepentingan kota besar, sementara daerah-daerah yang sedang tumbuh justru dibiarkan tertinggal,” tegasnya.
Atas dasar itu, Aliansi BEM Se-Majalengka mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan pembukaan Bandara Husein secara terbuka dan partisipatif.
“Kami berdiri bersama rakyat. Ini bukan sekadar soal bandara, ini soal keadilan dan masa depan wilayah kami,” pungkas Angga.
