JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus sahabat dekat Tom Lembong, Anies Baswedan, angkat suara terkait proses hukum yang menjerat mantan Menteri Perdagangan tersebut. Dalam program Rakyat Bersuara yang ditayangkan iNews pada Selasa, 22 Juli 2025, Anies menyatakan bahwa Tom Lembong adalah korban kriminalisasi hukum.
“Ketika begitu banyak pihak menyebut, termasuk saya katakan ada unsur kriminalisasi, ini bukan tuduhan sembarangan,” tegas Anies. Ia menilai bahwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom, hukum justru disalahgunakan bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menjebak seseorang yang sejak awal tidak memiliki niat jahat.
Menurut Anies, selama proses hukum berlangsung, tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Tom Lembong memiliki motif untuk memperkaya diri atau melakukan kerja sama dengan pelaku usaha yang terlibat. Bahkan, kata Anies, Tom baru mengenal orang-orang yang disebut terlibat dalam perkara tersebut saat proses pemeriksaan dan persidangan berlangsung.
“Tidak ada hubungan bahkan dengan para pelaku usaha yang dituduhkan, bahkan dia baru kenal orang-orang itu semua ketika proses pemeriksaan, proses pengadilan. Dan tidak ada niat untuk merugikan keuangan negara,” ungkap Anies.
Anies juga menegaskan bahwa Tom Lembong hanya menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan saat itu, dengan tanggung jawab menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah masyarakat. “Tom Lembong menjalankan tugasnya sebagai Menteri, bertanggung jawab pada sektor perdagangan sebagai pembantu Presiden,” tambahnya.
Pernyataan Anies ini muncul setelah Tom Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi dalam importasi gula. Momen emosional pun terjadi saat Tom memeluk istrinya usai mendengar putusan hakim.
Pernyataan lengkap Anies Baswedan ini menambah sorotan publik terhadap dugaan adanya ketidakadilan dalam proses hukum terhadap tokoh yang dikenal berintegritas tersebut. Kasus ini kini menjadi perhatian luas dan memicu diskusi tentang penggunaan hukum dalam lingkup kekuasaan dan politik.
Sumber: SINDOnews.com
