TANGERANG, TINTAHIJAU.com — Kepolisian Daerah (Polda) Banten menyatakan sikap tegas terhadap fenomena pengibaran bendera bajak laut “One Piece” yang marak menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Wakil Kepala Polda Banten, Brigadir Jenderal Polisi Hengki, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk provokasi yang dapat merendahkan simbol negara dan mencederai semangat nasionalisme.
“Kalau ada terbukti melakukan pelanggaran dan dia tidak Merah Putih, tentu kita akan tindak tegas,” ujar Brigjen Hengki kepada wartawan di Tangerang, Sabtu (2/8), sebagaimana dikutip dari Antara.
Menurut Hengki, pengibaran bendera fiksi dari serial manga Jepang One Piece bukan hanya tidak pantas, tetapi juga dinilai mencoreng perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia.
“Kita harus bersyukur atas perjuangan para pendahulu kita yang berjuang dengan jiwa raganya untuk mempertahankan Indonesia agar merdeka. Jangan sampai perjuangan itu dinodai dengan tindakan tidak menghargai simbol negara,” tegasnya.
Polda Banten pun mengimbau masyarakat di wilayahnya untuk senantiasa menunjukkan sikap nasionalis, terutama menjelang perayaan kemerdekaan RI, dengan mengibarkan bendera Merah Putih sebagaimana semestinya.
“Harapannya, semua bendera Merah Putih dikibarkan. Jangan sampai ada simbol lain yang menggantikan posisi sakral bendera kebangsaan kita,” ucap Hengki.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan adanya pengibaran bendera One Piece di wilayah Banten. “Di Banten tidak ada. Banten semua Merah Putih,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah laporan dari berbagai daerah di Indonesia menyebutkan adanya pengibaran bendera bajak laut dari serial manga One Piece menjelang HUT Kemerdekaan RI. Fenomena ini menuai pro dan kontra, termasuk tanggapan dari para pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum.
Sebagai informasi, One Piece adalah komik asal Jepang karya Eiichiro Oda yang mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy dan kelompok bajak lautnya. Bendera bajak laut dalam serial tersebut kerap diasosiasikan sebagai simbol perlawanan dan kebebasan, namun dinilai tidak tepat untuk dikibarkan dalam konteks kenegaraan.
Polda Banten menegaskan bahwa dalam memperingati hari kemerdekaan Indonesia, tidak ada ruang untuk simbol-simbol non-nasional yang berpotensi memicu polemik ataupun konflik di masyarakat.
