JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah kembali mencuat seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Haji di DPR RI. Usulan ini muncul agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak lagi sepenuhnya menjadi beban Kementerian Agama (Kemenag).
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Haji dari pemerintah. Menurutnya, ada masukan agar Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi kementerian khusus.
“Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Adies menilai, jumlah jemaah haji Indonesia yang terbesar di dunia serta persoalan penyelenggaraan yang kerap terjadi menjadi alasan kuat dibentuknya kementerian baru tersebut. Ia menyebut pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam melakukan pemisahan lembaga, seperti saat Kementerian Hukum dipisahkan dari Kementerian Imigrasi.
Jika wacana ini terealisasi, revisi terhadap UU Kementerian Negara hampir pasti akan dilakukan.
Komisi VIII DPR: Peluangnya Cukup Besar
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan peluang terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah cukup besar. Ia menyebut revisi UU Haji yang sedang dibahas bisa menjadi pintu masuk.
“Kita sudah dalam keadaan darurat karena Saudi sudah mendesak kita segera mengambil kepastian area Arafah untuk jemaah haji Indonesia tahun 2026,” kata Marwan.
Menurutnya, baik Kemenag maupun BP Haji sama-sama memberikan usulan terkait masalah ini, sehingga revisi UU Haji perlu segera dituntaskan pada Agustus 2025.
Istana Buka Suara
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui adanya rencana pembentukan Kementerian Haji. Menurutnya, sejak awal desain BP Haji memang diarahkan untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji secara khusus.
“Memang rencananya seperti itu. Namun, apakah akan menjadi kementerian, kami masih perlu mempelajari catatan-catatan dari penyelenggaraan haji sebelumnya,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jumat (11/7/2025).
Ia menambahkan, pemerintah berharap penyelenggaraan haji tahun mendatang dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, terlepas dari keputusan apakah BP Haji akan berubah menjadi kementerian atau tidak.
