JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap usulan menjadikan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai kementerian baru. Dukungan tersebut disampaikan sebagai respons atas wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menilai langkah itu positif karena penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan perhatian penuh dan terpadu.
“Menurut saya positif karena beban penyelenggaraan ibadah haji memerlukan penanganan yang terpadu dan perhatian yang tidak terbagi. Dengan adanya kementerian haji diharapkan penyelenggaraan ibadah haji lebih baik lagi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).
Senada dengan itu, Ketua PP Muhammadiyah lainnya, Anwar Abbas, juga menyambut baik rencana tersebut. Ia menegaskan, jika BP Haji berubah menjadi kementerian, maka tanggung jawab penyelenggaraan haji dan umrah akan sepenuhnya berada di bawah satu lembaga.
“Sehingga tidak akan ada saling lempar tanggung jawab dengan pihak Kemenag karena semuanya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab penuh dari Kementerian Haji,” ungkap Anwar.
Lebih jauh, Anwar menjelaskan bahwa kementerian baru ini juga akan lebih mudah berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, mengingat status kelembagaan yang setara. Meski begitu, ia menekankan pentingnya agar pengelolaan keuangan haji tetap ditangani Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bukan kementerian.
“Kalau digabung, dikhawatirkan akan memecah perhatian dan justru mengganggu kinerja pengelolaan ibadah haji dan umrah,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengungkap adanya usulan di parlemen agar BP Haji ditingkatkan menjadi kementerian khusus. Menurutnya, hal itu bertujuan meringankan beban kerja Kementerian Agama yang selama ini memikul tanggung jawab besar dalam urusan haji.
“Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).
Adies menambahkan, usulan tersebut muncul karena penyelenggaraan haji dan umrah selama ini kerap menemui berbagai persoalan. Dengan kementerian baru, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus dalam mengawal dan mengawasi pelayanan jemaah Indonesia yang jumlahnya merupakan terbesar di dunia.