JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang disebut akan digelar pada Senin, 25 Agustus 2025, di depan Gedung DPR RI mendadak ramai diperbincangkan publik. Namun hingga kini, belum jelas siapa penggagas ataupun kelompok yang menjadi penanggung jawab aksi tersebut.
Tokoh gerakan sipil perburuhan, Jumhur Hidayat, menanggapi rencana aksi itu dengan nada kritis. Ia menilai demonstrasi tanpa arah dan tanpa penanggung jawab justru berpotensi menimbulkan kericuhan.
“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk ikut dalam aksi 25 Agustus,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Minggu (24/8).
Menurut Jumhur, aksi yang tidak memiliki struktur dan tuntutan yang jelas rawan ditunggangi kepentingan politik elit. Bahkan, ia mengingatkan kemungkinan aksi berujung pada tindakan anarkis yang merugikan masyarakat.
“Atas hal ini, saya mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal anarkis atau rusuh yang akhirnya hanya menjadi pertarungan politik elit,” tegas mantan Kepala BNP2TKI itu.
Jumhur juga menyinggung pergerakan massa di Pati, Jawa Tengah, sebagai contoh bagaimana aksi yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan dampak negatif.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah saat ini tengah berupaya keras menghadirkan keadilan dan memberantas korupsi di berbagai sektor. Karena itu, ia menolak jika masyarakat dikorbankan demi kepentingan politik segelintir pihak.
“Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elit. Karena itu KSPSI dan semoga semua gerakan masyarakat sipil, khususnya elemen gerakan buruh sahabat, tidak mengambil bagian dalam aksi itu,” tutup Jumhur.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari aparat keamanan terkait langkah pengamanan aksi yang disebut akan berlangsung pada 25 Agustus besok.
