JAKARTA, TINTAHIJAU.com– Suasana Istana Kepresidenan, Minggu siang, mendadak lebih sibuk dari biasanya. Satu per satu menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya jajaran menteri, ketua umum partai politik, pimpinan DPR, dan MPR juga turut hadir.
Pertemuan itu digelar setelah gelombang demonstrasi meluas di sejumlah daerah, memprotes besarnya tunjangan bagi anggota DPR. Unjuk rasa yang mulanya berlangsung damai berubah anarkistis di beberapa titik.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Prabowo menegaskan langkah tegas akan diambil. “DPR akan mencabut sejumlah kebijakannya, termasuk tunjangan bagi anggota dewan, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu merespons kian derasnya kritik publik terhadap fasilitas wakil rakyat. Sorotan terutama tertuju pada tunjangan rumah yang mencapai Rp50 juta per bulan.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut tunjangan rumah anggota dewan hanya berlaku sampai Oktober 2025. Sejumlah legislator pun mulai angkat suara, mengaku tak keberatan bila hak tambahan mereka dievaluasi.
Namun, desakan masyarakat belum mereda. Di berbagai kota, massa menuntut agar DPR memangkas seluruh fasilitas yang dianggap berlebihan.
Catatan Redaksi:
Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapat. Namun, kebebasan berpendapat harus dilakukan secara damai, tertib, serta jangan terprovokasi melakukan perusakan dan penjarahan.
