SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menggelar audiensi dengan pimpinan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara (Kura-Kura), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025). Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB ini dihadiri pula perwakilan organisasi kepemudaan dan keagamaan.
Tiga pimpinan DPR RI — Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal — menerima delegasi mahasiswa yang dipimpin Ketua BEM UI Agus Setiawan. Dalam forum itu, BEM SI Kerakyatan menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk desakan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kekerasan terhadap masyarakat sipil selama aksi demonstrasi 25–31 Agustus 2025.
Menurut Agus Setiawan, investigasi juga diperlukan untuk mengklarifikasi tudingan makar yang sempat dilontarkan Presiden Prabowo. “Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa dirugikan oleh tudingan tersebut. Investigasi ini penting untuk membuktikan kebenaran pernyataan yang beredar sekaligus memastikan tidak ada stigma negatif terhadap gerakan kami,” ujarnya.
Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil pada 25–31 Agustus 2025 pecah di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Aksi yang awalnya berjalan damai itu menuntut pemerintah menghentikan kriminalisasi aktivis, memperbaiki kebijakan ekonomi, serta menegakkan hak kebebasan berpendapat.
Namun, beberapa titik aksi berujung bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Sejumlah laporan menyebut adanya korban luka di kalangan demonstran, sementara pihak kepolisian menyatakan bentrokan dipicu oleh kelompok provokator.
Pernyataan Presiden Prabowo yang menyinggung adanya “dugaan makar” dalam aksi tersebut memicu kontroversi. Mahasiswa menilai tudingan itu tidak berdasar dan berpotensi membungkam gerakan kritis.
Pimpinan DPR RI menyatakan akan menampung aspirasi mahasiswa dan menyampaikan kepada Presiden serta pihak terkait. Mereka menegaskan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan sesuai koridor.
BEM SI Kerakyatan berjanji akan terus mengawal pembentukan tim investigasi dan menolak segala bentuk intimidasi terhadap gerakan sipil. Mahasiswa menegaskan, perjuangan mereka adalah untuk menjaga demokrasi, bukan untuk melemahkan negara.
