CIANJUR, TINTAHIJAU.com – Rentetan kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Cianjur memicu desakan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika, meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh agar program yang digagas pemerintah pusat tersebut dapat berjalan dengan baik dan aman.
Menurut Metty, kejadian keracunan yang diduga berasal dari konsumsi MBG telah terjadi berulang kali di Cianjur. Hanya dalam satu bulan terakhir, tercatat dua kali insiden serupa. “Ini kejadian luar biasa yang tidak boleh dianggap sepele. Harus dicari tahu penyebab pastinya dan dilakukan langkah pencegahan agar tidak terulang,” ujar Metty, Jumat (12/9/2025).
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi siswa pascakejadian. “Kondisi psikologis anak-anak perlu diperhatikan. Jangan sampai mereka trauma dan menolak makanan yang disediakan dari program MBG di kemudian hari,” katanya.
Desakan serupa datang dari kalangan mahasiswa. Agus Rama Tunggara, perwakilan mahasiswa Cianjur, menilai program MBG perlu dihentikan sementara hingga ada jaminan keamanan. “Evaluasi saja tidak cukup, hentikan sementara program ini sampai ada kepastian penyebab keracunan dan jaminan tidak akan terulang,” tegas Rama.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah memberikan kompensasi bagi korban keracunan. “Harus ada kompensasi selain pendampingan psikologis. Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap menggelar aksi unjuk rasa,” ujarnya.
Berdasarkan catatan, sedikitnya empat kali peristiwa keracunan terkait MBG terjadi di Cianjur. Terbaru, 36 siswa SDN Salakawung dan SMP Budi Luhur mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap MBG, Kamis (11/9/2025). Kasus serupa juga menimpa sembilan siswa MTs Islamiyah Sayang pada 3 September 2025, 12 santriwati Pondok Pesantren Darul Quran di Kecamatan Cidaun pada 20 Agustus 2025, serta 78 siswa MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI pada April lalu.
Dengan total 135 siswa menjadi korban, program MBG di Cianjur kini berada di bawah sorotan publik. Warga dan pemangku kebijakan berharap evaluasi segera dilakukan agar tujuan mulia program ini tidak kembali memakan korban.
