SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak pemerintah melakukan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan siswa di berbagai daerah.
Ketua FKBI, Tulus Abadi, menegaskan insiden keracunan yang menimpa ribuan siswa merupakan bukti kegagalan sistemik dalam tata kelola program. Sejak awal 2025, lebih dari 4.000 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan. Hasil uji laboratorium bahkan menemukan kontaminasi bakteri E. coli pada sejumlah sampel makanan MBG.
“Pernyataan maaf pemerintah tidak boleh menjadi akhir dari tanggung jawab negara. Perlu langkah konkret, sistemik, dan partisipatif. Karena itu FKBI mendesak moratorium pelaksanaan MBG,” ujar Tulus dalam siaran pers, Senin (22/9/2025).
FKBI menemukan sejumlah masalah mendasar di lapangan. Mulai dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar kebersihan, proses penyiapan makanan di lantai tanpa perlindungan memadai, hingga jeda distribusi yang terlalu lama.
Selain itu, tidak ada data publik terkait vendor, hasil audit, maupun uji laboratorium makanan. Bahkan, FKBI menduga ada sekitar 5.000 dapur fiktif dalam program MBG.
“Mekanisme pelaporan insiden juga tidak jelas, tidak inklusif, dan tidak melibatkan komunitas sekolah. Yang lebih memprihatinkan, anak-anak sebagai konsumen rentan tidak mendapat perlindungan hak dasar: keamanan, informasi, maupun kompensasi,” tegas Tulus.
Tuntutan FKBI
- FKBI meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah-langkah konkret, antara lain:
- Audit independen terhadap seluruh vendor MBG dan publikasi hasilnya secara terbuka.
- Penyediaan ganti rugi medis, psikologis, dan hukum bagi siswa terdampak serta keluarganya.
- Reformasi tata kelola dengan melibatkan komunitas sekolah, organisasi orang tua, dan lembaga perlindungan anak.
- Penerapan sistem pelaporan berbasis komunitas dan deteksi dini.
- Evaluasi terbuka model distribusi, termasuk opsi kantin sekolah atau pemberian dana langsung kepada orang tua.
“Program MBG sejatinya ditujukan untuk pemenuhan gizi anak. Namun jika tata kelolanya bermasalah, justru membahayakan generasi penerus. Karena itu, moratorium adalah langkah mendesak yang harus diambil pemerintah,” pungkas Tulus.
