JAKARTA, TINTAHIJAU.COM – Badan Pengkajian MPR RI melalui Kelompok IV menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial” di Depok, Selasa (23/9/2025).
Forum ini menjadi ruang penting untuk memperdalam kajian strategis pengelolaan keuangan negara dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
FGD dipimpin Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB, KH. Maman Imanul Haq, M.M., dengan menghadirkan sejumlah pakar: Dr. Erwin Permana, Prof. Dr. Drs. Edi Slamet Irianto, Henry Hutagaol, S.H., LL.M., serta Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si., CiRR.
Menurut KH. Maman, tema ini relevan dengan kondisi aktual, khususnya terkait peran pajak dalam memperkuat demokrasi. “Pajak bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga cerminan relasi negara dan warganya,” tegasnya.
Para pakar menyoroti berbagai problem krusial:
Struktur APBN yang masih defisit meski ekspor SDA bernilai triliunan rupiah.
Dominasi Kementerian Keuangan yang dinilai perlu ditinjau ulang, dengan usulan pembentukan otoritas penerimaan negara.
Ketidakjelasan regulasi serta praktik ekonomi yang masih mengutamakan keuntungan korporasi.
Paradoks kebijakan pajak yang kerap menimbulkan kegaduhan, ditambah krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dalam catatannya, Maman merumuskan tiga poin strategis hasil diskusi:
- Perlu penyusunan ulang regulasi perpajakan agar lebih tepat sasaran.
- Penataan otoritas pajak dan PNBP agar sederhana serta jelas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- Optimalisasi penerimaan negara dari sumber daya alam strategis seperti nikel, batubara, dan kelapa sawit.
“Semua masukan ini akan kami teruskan ke pimpinan MPR untuk dirumuskan sebagai rekomendasi resmi. Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai bila pengelolaan keuangan negara ditata lebih transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tutup Maman.
