BANDUNG, TINTAHIJAU.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul rentetan kasus keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di sejumlah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh jajaran terkait.
“Kita harus melakukan evaluasi yang komprehensif, mulai dari kordinator wilayah hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Herman, Kamis (2/10/2025).
Sertifikasi Dapur dan Higienitas Menu
Evaluasi pertama yang akan digarap Pemprov Jabar adalah kewajiban sertifikasi bagi seluruh SPPG. Ada dua jenis sertifikasi yang harus dipenuhi, yakni tata kelola dapur serta higienitas menu MBG.
“Harapannya kualitas bahan yang digunakan dan pengelolaan di dapur betul-betul sesuai standar,” kata Herman.
Selain itu, Herman menambahkan setiap menu MBG nantinya harus melewati tahap test food oleh petugas kesehatan yang berkompeten sebelum didistribusikan kepada siswa.
Rekrutmen Lokal dan Bahan Baku Daerah
Pemprov Jabar juga mendorong agar perekrutan pegawai SPPG melibatkan masyarakat setempat. Menurut Herman, langkah ini diharapkan memberikan dampak ganda, yakni pemenuhan gizi siswa sekaligus perputaran ekonomi masyarakat lokal.
Dengan anggaran besar MBG yang mencapai Rp50 triliun, Pemprov Jabar ingin memastikan uang tersebut berputar di dalam provinsi. “Bahan baku harus memanfaatkan yang ada di Jawa Barat, sehingga roda ekonomi masyarakat ikut bergerak,” tuturnya.
Dapur Mandiri di Sekolah
Herman juga mengusulkan agar sekolah-sekolah dengan jumlah siswa besar dapat membangun dapur mandiri bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini diyakini bisa meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan kualitas makanan yang disajikan.
Masih Dibahas dengan BGN
Rangkaian usulan evaluasi tersebut, lanjut Herman, saat ini tengah digodok dan akan dituangkan dalam nota kesepahaman antara Gubernur Jawa Barat dan BGN.
“Masukan ini sedang dikaji BGN dan mudah-mudahan segera selesai. Nantinya akan ada pertemuan lanjutan gubernur dengan BGN untuk menyepakati langkah konkret yang akan dijalankan,” pungkasnya.
Evaluasi ini diharapkan mampu meminimalisir terulangnya kasus keracunan massal yang beberapa waktu terakhir mencoreng pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat.
