Pemerintah Siagakan Layanan Darurat untuk Antisipasi Kasus Keracunan MBG

JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, atau sesak napas setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Imbauan tersebut dikeluarkan sebagai langkah cepat penanganan darurat terhadap dugaan kasus keracunan yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Kemenkes meminta masyarakat yang merasakan gejala tersebut untuk segera menghubungi layanan darurat medis 119 yang siaga 24 jam dan bebas pulsa, atau mengontak nomor WhatsApp +62 877-7759-1097. Selain itu, masyarakat juga dapat mendatangi puskesmas terdekat guna memperoleh pertolongan pertama dan pemeriksaan medis lanjutan.

“Mual, muntah, pusing, atau sesak setelah mengonsumsi MBG? Jangan tunggu parah, segera hubungi 119 atau datang ke Puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan cepat,” tulis Kemenkes melalui unggahan di akun Instagram resminya, @kemenkes_ri.

Kemenkes menjelaskan, Tim Public Safety Center (PSC) akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima untuk memastikan penanganan medis dilakukan secara cepat dan tepat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kesehatan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Kemenkes memiliki peran penting dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan tersebut mencakup standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, serta pengawasan berlapis terhadap makanan yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah.

“Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” ujar Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Dengan langkah pengawasan dan mekanisme pelaporan darurat ini, pemerintah berharap potensi risiko kesehatan akibat makanan dari program MBG dapat diminimalkan serta masyarakat memperoleh jaminan keamanan pangan yang lebih baik.