JAKARTA, TINTAHIJAU.com— Menteri Sosial Saifullah Yusuf angkat bicara terkait maraknya keluarga penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang memilih mundur setelah rumah mereka hendak ditempeli stiker bertuliskan “Keluarga Miskin.”
Menurut Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, kebijakan pemasangan stiker tersebut bukan merupakan arahan langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos), melainkan inisiatif pemerintah daerah setempat.
“Kalau soal ada beberapa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mundur ketika ditempelin stiker warga miskin untuk penerima bansos, itu inisiatif daerah, ya. Itu bukan kebijakan pusat,” ujar Gus Ipul di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Lebih lanjut, Gus Ipul memastikan bahwa anggaran bansos dari keluarga yang mengundurkan diri akan dialihkan kepada penerima baru yang memenuhi kriteria. “Oh iya, pasti kita alihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria,” katanya.
Dua Juta Penerima Dianggap Tidak Layak
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa dalam lima hari terakhir, tim pendamping bersama pemerintah daerah telah melakukan pengecekan lapangan untuk memverifikasi data penerima bansos.
Dari hasil verifikasi tersebut, ditemukan lebih dari dua juta keluarga penerima manfaat yang dinilai tidak lagi layak mendapatkan bantuan sosial.
“Per hari ini itu sudah dua juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak memenuhi kriteria untuk menerima bansos,” tutur Gus Ipul.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bekerja keras memperbarui data keluarga penerima manfaat. “Kami berterima kasih kepada daerah yang sudah turun langsung dan membantu memperbarui data,” tambahnya.
Kasus di Bengkulu Jadi Sorotan
Sebelumnya, kejadian serupa terjadi di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Sejumlah penerima PKH di daerah tersebut memilih mengundurkan diri setelah petugas Dinas Sosial setempat akan menempelkan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah mereka, pada Senin (20/10/2025).
Pemasangan stiker tersebut dimaksudkan sebagai tanda bahwa keluarga tersebut menerima bantuan sosial dari pemerintah. Namun, bagi sebagian warga, label tersebut dianggap menimbulkan rasa tidak nyaman dan stigma sosial di lingkungan mereka.
Kemensos memastikan bahwa upaya validasi data penerima bansos akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran tanpa menimbulkan dampak sosial yang merugikan penerima manfaat.
