JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi “kemacetan struktural” meskipun indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif. Hal itu disampaikan Muhaimin dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Muhaimin mengungkapkan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen pada kuartal III/2025. Proyeksi dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menunjukkan prospek cerah, dengan pertumbuhan diperkirakan mencapai 4,9 persen untuk periode 2025–2026.
Namun, kata Ketua Umum PKB itu, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan merata. Kemiskinan ekstrem, ketimpangan pendapatan, dan kerentanan ekonomi pelaku usaha kecil masih menjadi persoalan signifikan.
“Bukan berarti statistik ini salah. Informal belum terlindungi kesejahteraannya, pelaku UMKM cemas penghasilan,” ujar Muhaimin.
Ketimpangan dan Kemiskinan Masih Menganga
Muhaimin menyoroti masih tingginya angka kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan. Dari total 23,85 juta orang miskin di Indonesia, tercatat 2,38 juta masuk kategori miskin ekstrem.
Sementara itu, ketimpangan ekonomi meskipun menunjukkan penurunan—koefisien gini turun dari 0,381 menjadi 0,375—dinilai masih berada pada tingkat mengkhawatirkan. Bahkan, menurut Muhaimin, hampir separuh kekayaan nasional dikuasai oleh satu persen populasi.
“Pertumbuhan kita masih berada di jalur berbeda. Makro tumbuh, mikro bertahan. PDB naik, tapi pendapatan keluarga rapuh. Ekonomi berkembang, akses tidak merata. Ini yang disebut kemacetan struktural,” kata Muhaimin sebagaimana dilaporkan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi.
Fokus pada Pemerataan dan Penguatan Desa
Untuk mengurai persoalan tersebut, pemerintah disebut akan menata ulang desain ekonomi nasional. Salah satu fokus utama adalah pemerataan pembangunan melalui penguatan ekonomi perdesaan.
“Perbaiki desain ekonomi nasional, pertumbuhan dari desa, pertumbuhan melalui pemerataan. Pemberdayaan untuk menguraikan kemacetan struktural,” ujar Muhaimin.
Sebelumnya, Muhaimin juga menegaskan komitmen pemerintah memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang terdampak kebijakan ekonomi lain, termasuk para pedagang yang terkena imbas pelarangan thrifting.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
