SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Kabupaten Subang mulai mengeksekusi reformasi besar-besaran di sektor pendidikan. Tekanan utama diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan belajar, peningkatan kompetensi guru, serta perluasan akses pendidikan inklusif.
Tiga fokus tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang, Heri Sopandi, dalam Seminar Nasional Reformasi Pendidikan Subang Menuju Indonesia Maju di Aula Pemkab Subang, Sabtu (29/11/2025).
Infrastruktur Pendidikan: PR Terbesar Subang
Heri tidak menutup-nutupi kondisi lapangan. Ia menyebut masih banyak sekolah yang jauh dari standar layak.
“Ada 2.300 ruang kelas yang rusak berat. Meubeler pun banyak yang tidak layak, dan fasilitas pembelajaran digital belum lengkap. Target kami semua persoalan infrastruktur harus tuntas pada 2029,” tegas Heri di hadapan peserta seminar yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan pemerhati pendidikan.
Menurutnya, pembenahan fisik sekolah merupakan pondasi utama dalam reformasi pendidikan Subang. Tanpa ruang belajar yang layak, sulit berharap peningkatan kualitas pembelajaran berjalan optimal.
Kualitas Guru Harus Merata
Fokus kedua dalam road map reformasi adalah peningkatan kualitas pengajar. Heri menilai tantangan Subang bukan hanya jumlah guru, tetapi ketidakmerataan kualitas di berbagai wilayah.
“Untuk mengejar capaian profil lulusan, kompetensi guru harus merata. Setiap anak di manapun sekolahnya—baik di kota maupun pelosok—harus mendapatkan pengajaran dari guru yang berkualitas sama,” jelasnya.
Untuk mengejar standar itu, Disdik Subang menetapkan skema peningkatan kompetensi guru yang lebih intensif.
“Setiap guru minimal harus ikut 12 kali pelatihan dalam satu tahun,” tambah Heri. Pelatihan mencakup seluruh mata pelajaran dan diarahkan pada pendekatan pembelajaran modern, digital, dan berbasis karakter.
Akses Pendidikan Inklusif
Reformasi ketiga adalah memperluas akses layanan pendidikan agar seluruh anak di Subang mendapatkan hak belajar yang sama, termasuk mereka yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
“Kegiatan kami mencakup pendataan ulang anak putus sekolah dan anak tidak sekolah. Kami ingin memastikan mereka kembali belajar, baik melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan,” ujarnya.
Program ini juga bersinggungan dengan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Kabupaten Subang, yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan karena disparitas wilayah dan keterbatasan fasilitas.
Komitmen Pemkab Subang
Ketiga fokus reformasi tersebut dirangkum dalam road map pendidikan 2025–2029. Heri menegaskan bahwa reformasi bukan sekadar proyek, melainkan upaya strategis untuk menjawab visi-misi Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, dalam meningkatkan kualitas SDM Subang.
“Pendidikan menjadi kunci pembangunan manusia. Jika fondasinya kuat, Subang ke depan lebih siap menghadapi persaingan daerah lain,” pungkas Heri.
