ACEH BESAR, TINTAHIJAU.com — Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana pemberian bantuan pembangunan hunian sebesar Rp60 juta per unit bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keputusan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan terbaru mengenai progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa terdapat 37.546 rumah terdampak, termasuk yang hilang tersapu banjir. “Angka ini belum final, pendataan masih terus kami lakukan,” ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV.
Suharyanto menjelaskan, Satgas TNI–Polri akan bertanggung jawab membangun huntara, sementara pembangunan huntap dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menanggapi laporan tersebut, Prabowo menyetujui usulan bantuan Rp60 juta per unit untuk pembangunan hunian tetap. “Oke, nanti tentu kita hitung kenaikan harga, inflasi, dan sebagainya,” kata Presiden.
BNPB menegaskan bahwa bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Suharyanto mengatakan, hal itu demi memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai tujuan. “Kami khawatir kalau diberikan uang, bisa digunakan untuk hal lain,” ucapnya. Meski begitu, warga diperbolehkan menambah dana secara mandiri jika menginginkan kualitas bangunan lebih baik.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp30 juta per unit untuk pembangunan huntara berukuran 36 meter persegi yang dilengkapi kamar, MCK, dan ruang pendukung lain. Adapun rumah warga yang rusak namun tidak memerlukan relokasi akan diperbaiki langsung oleh Satgas BNPB.
Presiden Tekankan Integritas dan Antikorupsi
Di hadapan para pejabat dan unsur satgas, Presiden Prabowo kembali menegaskan pentingnya integritas dalam seluruh proses penanganan bencana. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya negara harus berlangsung dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam situasi darurat.
“Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” tegasnya. Prabowo menegaskan dirinya tidak memberi toleransi terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari musibah. “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras.”
Presiden juga menginstruksikan seluruh unsur pemerintah, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, untuk mencatat, memeriksa, dan menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan. “Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga, dan sebagainya,” ujarnya menutup arahan.
Pemerintah pusat memastikan seluruh skema bantuan akan terus dimonitor agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.
