Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya kritik publik terhadap kebijakan pemerintah, peran pers dinilai semakin strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Isu tersebut menjadi sorotan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik” yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Majalengka di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).
FGD menghadirkan Ketua ICMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Majalengka Irwan, ST, MM, serta perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Majalengka Dr. H. Nurhidayat, M.Pd.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramadhan, jajaran pejabat Pemkab Majalengka, dan puluhan jurnalis dari berbagai media.
Ketua ICMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri menilai, komunikasi pembangunan tidak dapat dilepaskan dari peran insan pers yang setiap hari membentuk opini publik.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal kebijakan yang tepat, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dipahami masyarakat.
“Sering kali kebijakan sudah benar, tetapi narasi yang sampai ke publik kurang tepat. Di sinilah pers memiliki peran penting sebagai penyambung pesan pemerintah kepada masyarakat,” ujar Diding.
Ia menegaskan, pesan pembangunan harus disampaikan berbasis data dan konteks sosial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tanpa komunikasi yang matang, kata dia, kebijakan berpotensi menuai resistensi meski tujuannya baik.
Kepala Dinas Kominfo Majalengka Irwan menambahkan, di era digital, komunikasi publik dituntut semakin cepat dan akurat. Ia menyebut komunikasi berbasis data sebagai kunci utama membangun kepercayaan masyarakat.
“Informasi yang disampaikan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan. Namun keterbukaan informasi juga tetap memiliki batas sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Dr. H. Nurhidayat dari NU Majalengka menyoroti aspek etika dan kepekaan sosial dalam komunikasi publik.
Menurutnya, komunikasi yang efektif menuntut kesungguhan, kedekatan dengan masyarakat, serta niat baik dalam menyampaikan pesan.
Diskusi berlangsung interaktif, dengan para jurnalis aktif menyampaikan pengalaman mereka terkait dinamika komunikasi kebijakan publik di Majalengka, termasuk tantangan dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramadhan dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik dan masukan dari insan pers dan masyarakat.
“Kritik adalah bagian penting dalam demokrasi. Pemerintah daerah siap berdialog dan menerima masukan demi perbaikan kebijakan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan media diharapkan mampu menciptakan komunikasi pembangunan yang transparan, sehingga program-program pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mendapat kepercayaan masyarakat.
