Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Persoalan keterbatasan lahan menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. Namun, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan TNI dinilai menjadi solusi efektif untuk menjaga program tetap berjalan sesuai target nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI, Yandri Susanto, saat melakukan groundbreaking pembangunan fisik Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Jumat (19/12/2025).
Yandri menjelaskan, program Koperasi Desa Merah Putih merupakan instruksi langsung Presiden RI dengan target pembangunan mencapai 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan secara bertahap.
“Target nasional kita tetap 80 ribu Kopdes, tapi tidak dibangun sekaligus. Kita bertahap sambil mematangkan kesiapan lahan dan identifikasi kebutuhan desa,” ujar Yandri.
Ia menyebutkan, hingga akhir tahun 2025 pemerintah menargetkan sebanyak 20 ribu koperasi desa telah mulai dibangun dan tersebar merata di berbagai provinsi. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung pada pertengahan 2026.
Menurut Yandri, pengadaan lahan kerap menjadi hambatan karena keterbatasan luas maupun lokasi yang kurang strategis. Namun, berbagai daerah menunjukkan inisiatif kolaboratif yang dinilai mampu mengatasi persoalan tersebut.
“Kita dorong pemanfaatan tanah pemerintah, hibah dari masyarakat, hingga dukungan swasta. Di Kalimantan Barat, warga menghibahkan tanah karena desa tidak punya tanah bengkok. Di Sulawesi Selatan, perusahaan perumahan menghibahkan fasum,” jelasnya.
Ia menegaskan, pola kolaborasi tersebut menjadi kekuatan utama dalam menjaga percepatan pembangunan Kopdes tetap berada di jalur yang benar.
“Kolaborasi ini yang paling penting. Selama lahannya siap dan dana tersedia, pembangunan langsung kita jalankan,” katanya
.Pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan oleh Agrinas Pangan Nasional dengan dukungan penuh TNI sebagai mitra strategis, sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
Sementara itu, terkait sebaran wilayah, Yandri menegaskan tidak ada provinsi yang diprioritaskan secara khusus. “Hampir merata di seluruh Indonesia. Kita tidak memilih daerah, yang siap langsung kita jalankan,” ujarnya.
Khusus di Jawa Barat, Yandri menyebut jumlah koperasi desa yang telah dibangun terus bertambah setiap hari karena proses pendataan dilakukan secara real time.
“Datanya dinamis, tiap hari bertambah. Nanti akan kami cek untuk angka pastinya,” pungkasnya.
