Bupati Bandung Dukung Pengiriman Siswa Nakal ke Markas TNI dan Usulkan Penataran P4

Bupati Bandung Dadang Supriatna

BANDUNG, TINTAHIJAU.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa berperilaku nakal ke markas TNI sebagai bentuk pembinaan karakter. Ia menilai langkah tersebut tepat untuk memperbaiki sikap dan kedisiplinan siswa yang bermasalah. Namun, Dadang menegaskan hingga saat ini belum ada siswa dari Kabupaten Bandung yang dikirim ke barak militer.

Menurut Dadang, pengiriman siswa ke barak tidak dilakukan secara sepihak. Prosesnya harus melalui persetujuan orang tua, yang membuat pernyataan resmi sebelum anaknya dibina di lingkungan TNI. Setelah masa pembinaan selesai, siswa akan dikembalikan ke rumah masing-masing. Ia menganggap pendekatan ini efektif dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa.

Baca Juga:  Mengungkap Mitos dan Fakta seputar Gigi Gingsul

Dadang juga mengusulkan agar penataran Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4) kembali diberlakukan di sekolah. Ia menilai penataran P4 penting untuk menanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan dan memperkuat karakter generasi muda. Menurutnya, pembentukan karakter idealnya dimulai sejak dini melalui pendidikan Pancasila secara sistematis.

Selain itu, Dadang menyatakan dukungannya terhadap kebijakan larangan membawa motor dan handphone ke sekolah. Ia menilai, kehadiran motor dapat memicu aksi balap liar, sedangkan penggunaan handphone bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa di kelas. Aturan ini dianggap perlu untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih tertib dan kondusif.

Baca Juga:  5 Kalimat yang Sebaiknya Dihindari Orang Tua Saat Berbicara dengan Anak

Sebagai langkah pencegahan, Dadang mengimbau para orang tua untuk lebih aktif mengawasi anak-anaknya. Ia berharap orang tua tidak bersikap reaktif setelah terjadi pelanggaran, melainkan proaktif dalam membimbing dan mengontrol perilaku anak sejak awal. Dengan sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah, pembentukan karakter siswa dinilai bisa lebih optimal.