SUKABUMI, TINTAHIJAU.COM — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan mulai melakukan penanganan hutan yang rusak pada Desember 2025. Tujuannya, untuk menekan potensi terjadi bencana alam.
Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menghadiri Peresmian CSR Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kampung Adat Cipta Rasa, Desa Sirnarasa, Kabupaten Sukabumi, Senin (1/12/2025).
Penanganan hutan rusak akan dilakukan secara bertahap dengan cara menanam pohon dan merawatnya secara optimal.
“Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen kan dalam keadaan rusak,” ucap KDM, sapaan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Dalam penanganan hutan yang rusak, Pemda Provinsi Jabar bakal melibatkan masyarakat.
Nantinya, setiap hektare hutan akan dikelola oleh dua warga yang bertugas menanam kemudian merawat pohon hingga kokoh dan kuat.
“Mereka mendapat upah dalam setiap hari distandarkan oleh saya, Rp50 ribu. Itu lebih mahal dibanding upah nyangkul di daerah tertentu yang hanya Rp30 ribu. Kenapa harganya Rp50 ribu? Agar banyak rakyat yang dilibatkan,” tuturnya.
KDM juga menuturkan bahwa Pemda Provinsi Jabar akan menentukan jenis pohon yang ditanam dalam penanganan hutan rusak, mulai dari beringin sampai nangka.
“Kita tanamin pohonnya perpaduan pohon hutan yang tidak bisa ditebang dan pohon produktif, seperti pete, jengkol, nangka sehingga masyarakat dalam jangka panjang mendapat hasilnya,” ucap KDM.
