Pelantikan delapan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Subang bukan sekadar pengisian kursi strategis. Di bawah terik matahari Amphitheater Tugu Benteng Pancasila, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita secara terbuka meletakkan kontrak politik dan administratif: bekerja cepat, tepat, dan terukur—atau bersiap digeser.
Komitmen Bupati disampaikan tanpa bahasa basa-basi. Tidak ada masa adaptasi panjang, tidak ada toleransi bagi kinerja lamban. Target ditetapkan sejak hari pertama. Infrastruktur jalan, pertanian yang masih dililit kekeringan, persoalan sampah dan lingkungan hidup—semuanya adalah tugas wajib, bukan daftar harapan. Ini sinyal jelas bahwa kepemimpinan daerah tidak lagi memberi ruang pada pola kerja normatif.
Namun, komitmen Bupati hanya akan bermakna jika dijawab dengan kesadaran penuh kepala OPD bahwa jabatan bukan hadiah hasil seleksi, melainkan amanah dengan konsekuensi. Kepala dinas hari ini bukan sekadar manajer administrasi, tetapi eksekutor kebijakan publik. Mereka bertanggung jawab langsung atas dampak kebijakan di lapangan—di jalan rusak yang dilalui warga, di sawah yang kekurangan air, dan di tumpukan sampah yang tak kunjung selesai.
Ancaman mutasi enam bulan ke depan adalah pesan paling terang: jabatan di Subang kini bersyarat kinerja. Mutasi bukan hukuman personal, melainkan instrumen tata kelola. Siapa pun yang gagal mencapai target, tak relevan lagi latar belakang atau proses seleksinya—yang dihitung hanya hasil. Jika ancaman ini benar-benar dijalankan, maka Subang sedang menguji keberanian politiknya sendiri.
Yang paling progresif, Bupati membuka ruang pengawasan publik. Warga diajak aktif melapor kepala OPD yang tidak bekerja optimal. Ini langkah berani, sekaligus berisiko. Berani karena memindahkan sebagian kontrol kekuasaan ke tangan publik. Berisiko jika tidak diikuti sistem pengaduan yang jelas, transparan, dan bebas dari kepentingan.
Tanpa mekanisme yang rapi, ajakan mengawasi bisa berubah menjadi kegaduhan; dengan mekanisme yang kuat, ia akan menjadi energi korektif birokrasi.
Editorial ini menegaskan satu hal: enam bulan ke depan adalah periode penilaian terbuka. Bukan hanya bagi kepala OPD, tetapi juga bagi komitmen Bupati itu sendiri. Publik Subang akan melihat apakah ancaman mutasi benar-benar dieksekusi, dan apakah laporan warga benar-benar didengar.
Subang tidak kekurangan janji. Yang dibutuhkan adalah keberanian menepati.
Jika komitmen ini konsisten dijalankan, maka pelantikan di bawah terik matahari itu akan dikenang sebagai awal perubahan.
Jika tidak, ia akan tercatat sebagai seremoni lain yang panas di luar, dingin di dalam.
