Dalam Qatar Economic Forum, “In Conversation With President-Elect Prabowo Subianto”, di Doha, Qatar, pada 15 Mei 2024 lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan optimismenya terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN).
Proyek ambisius yang digagas Presiden Joko Widodo ini memang menarik banyak perhatian. Dengan anggaran sekitar 30 miliar USD selama 30 tahun atau 1 miliar USD per tahun, proyek ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Namun, di balik optimisme ini, terdapat kekhawatiran mendalam mengenai kemampuan finansial negara untuk mendanainya tanpa mengorbankan program-program sosial lainnya.
Sebagai presiden terpilih, Prabowo menghadapi tantangan besar. APBN Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 3.000 triliun rupiah atau sekitar 200 miliar USD. Dalam skala ini, biaya tahunan untuk proyek IKN yang mencapai 0,5% dari APBN tampaknya kecil. Namun, program makan gratis untuk anak sekolah diperkirakan membutuhkan 24,6 miliar USD per tahun atau sekitar 12,3% dari APBN, membuat beban anggaran menjadi sangat signifikan.
Janji Prabowo untuk memberikan makan gratis bagi anak sekolah adalah janji yang paling menarik perhatian selama kampanye. Namun, apakah janji ini realistis mengingat beban anggaran yang sudah harus ditanggung oleh proyek IKN? Atau, apakah proyek IKN yang berjangka panjang lebih penting untuk memastikan desentralisasi dan pemerataan pembangunan di masa depan?
Dalam perspektif kebijakan publik, prioritas utama seharusnya adalah program yang memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Program makan gratis untuk anak sekolah, meskipun mahal, dapat memberikan dampak positif besar dalam jangka pendek dan panjang. Gizi yang baik adalah fondasi bagi perkembangan fisik dan kognitif anak-anak, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Proyek IKN juga memiliki potensi manfaat jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Desentralisasi pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat mengurangi beban infrastruktur di Jakarta dan mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, proyek ini berisiko mengalami pembengkakan biaya dan penyimpangan.
Pemerintahan Prabowo harus menyusun strategi komprehensif dan realistis. Penilaian risiko ketat terhadap proyek IKN diperlukan. Setiap tahapan pembangunan harus transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan akuntabilitas. Program makan gratis harus diimplementasikan dengan efisiensi tinggi, memastikan dana yang dianggarkan benar-benar sampai ke sasaran tanpa tergerus korupsi dan birokrasi.
Kombinasi dari dua program besar ini memerlukan alokasi anggaran yang hati-hati. Setiap rupiah harus dipastikan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah bisa memulai dengan tahap awal pembangunan IKN yang lebih kecil dan bertahap, sambil menunggu stabilitas ekonomi yang lebih baik. Sumber pendanaan alternatif seperti investasi asing dan kerjasama dengan sektor swasta bisa dipertimbangkan dengan hati-hati.
Pengelolaan fiskal hati-hati juga berarti menghindari peningkatan utang luar negeri yang berlebihan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap utang yang diambil produktif dan bisa menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar daripada biayanya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam mengelola anggaran IKN dan program makan gratis. Pemerintah harus membuka data dan informasi terkait pengelolaan anggaran untuk publik.
Masa depan Indonesia tergantung pada keputusan yang diambil hari ini. Pemerintahan Prabowo harus pragmatis dan fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat. IKN bisa menunggu, tetapi anak-anak yang kelaparan tidak bisa. Prioritas harus jelas: gizi dan pendidikan anak-anak adalah fondasi masa depan bangsa. Tanpa itu, apa gunanya ibu kota baru yang megah jika rakyatnya tetap miskin dan tidak berpendidikan?
Prioritas utama seharusnya memenuhi kebutuhan mendesak rakyat terlebih dahulu. Makan gratis untuk anak sekolah adalah investasi langsung pada masa depan bangsa, sementara IKN bisa dilanjutkan dengan kehati-hatian dan pengawasan ketat, memastikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
Budi Setiawan, Penulis adalah Pemerhati Sosial Politik Alumnus FISIP UNPAD, mantan Jurnalis Ibukota
