OPINI: Mencermati Kritik Kampus Terhadap Jokowi Dalam Mengawal Pemilu 2024

Dalam sepekan ini sekaligus menjelang detik-detik pencoblosan pemilu 14 Februari 2024. Dinamika politik Indonesia menjelang pencoblasan menghangat, sehingga mengundang respon keras dalam bentuk kritik, protes dan saran terhadap Presdien Jokowi sebagai kepala Pemerintahan yang dianggap keluar dari rel demokrasi dan tidak mempu menjadi teladan rakyat.

Diawali dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang terbukti melanggar kode etik dengan meloloskan putra sulung Presiden sehingga bisa melenggang jadi calon wakil presiden, politisasi bansos, ada ketidaknetralan Istana, pejabat negara dan aparat pengak hukum yang di duga mendukung pasangan calon tertentu terutama pasangan calon yang di dukung oleh presiden.

Civitas akademika perguruan tinggi sebagai entitas Masyarakat kaum intelek yang terdidik tentu geram dengan melihat fenomena ini, dimulai dari petisi Bulaksumur UGM, UII, UNAND dan puluhan Perguruan Tinggi lainnya bergiliran menyampaikan protes dan kritikan dan kapanye Pemilu netral dan damai, per hari ini 07/02/2024 menurut data kabar24.bisnis.com sudah ada 25 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang menuntut Jokowi Netral dalam Pemilu 2024.

Baca Juga:  Keamanan Siber, Menjaga Pondasi Rapuh di Dunia Digital

Sepanjang sejarah, pada pemilu sekarang ini terjadi respon besar dari kalangan civitas perguruan tinggi yang secara besar-besar melakukan aksi protes, dan ini harus betul serius di respon pemerintah agar proses demokrasi kembali kepada koridor yang seharusnya. Jangan sampai tanda-tanda ketika civitas perguruan tinggi turun tangan itu terulang tragedi tahun 1998 yang dimana reformasi mampu menggulingkan rezim Soeharto.

Suara kampus ini jelas sudah dalam kajian secara akademik dengan kaidah ilmiah dan tentunya independen tidak bergeak atas dasar tekanan, atau jauh dari intervensi motif politik praktis. Yang jadi berbahaya adalah pemerintah abai bahkan malah melakukan intimidasi terhadap para rektor untuk membungkam suara ini. Sebagai negara demokrasi fenomena ini harus jadi perhatian bersama bahwa semua orang memiliki hak berpendapat ketika dianggap demokrasi di cederai. Jangan sampai jadi blunder dalam mengambil kebijakan. Seharusnya pak Jokowi bisa lebih mempersiapkan diri menuju berakhirnya jabatan menjadi presiden dengan ending yang baik selama dua periode memimpin.

Baca Juga:  [OPINI] Smartphone, Sebuah Anugerah atau Kutukan?

Menuju Pemilu Damai dan Netral

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: red.tintahijau@gmail.com