ENTAH suara halusinasi mana yang merasuki para aparat desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa se-Indonesia (Apdesi) berkumpul dan mendeklarasikan diri sebagai “Desa Bersatu Menuju Indonesia Maju”, lalu mencatumkan kalimat lanjutan “Dukungan kepada Prabowo Subianto, Calon Presiden – Gibran Rakabuming Raka Calon Wakil Presiden 2024-2029” dibelakang kalimat pernyataan deklarasinya, di Jakarta pekan lalu (18/11/2023).
Aksi deklarasi ini tak ubahnya sebuah kegenitan politik para ketua dan sekretaris aparatur desa propinsi dan kabupaten yang berkumpul jelang pemilihan presiden. Dikatakan kegenitan politik, karena kegiatan ini sebagai cara mencari sekaligus mencuri kesempatan jelang kampanye politik di akhir November ini.
Meski beberapa politisi pendukung Prabowo-Gibran yang hadir di aksi ini membantah acara ini tidak ada deklarasi dukungan, dan hanya sekadar silaturahmi, rasanya logika politik kita bisa membantahnya. Dari label kegiatan itu sendiri yang mengusung kalimat “Deklarasi Nasional Desa Bersatu Menuju Indonesia Maju”, secara semantik mengandung makna dukungan pada pasangan Prabowo-Gibran yang mengusung visi “Menuju Indonesia Maju”.
Jadi sangatlah jelas, pernyataan politisi tersebut diartikan sebagai upaya mengelak dari tuduhan pelanggaran larangan berpolitik praktis. Dengan begitu, pernyataan tersebut dapat disanggah logika politik masyarakat.
Belum lagi pernyataan Prabowo yang berpidato di depan peserta Rakerda Apdesi Jawa Barat di Bandung bahwa dirinya “tidak meminta dukungan para kades, tapi meminta para kades tidak melupakan dirinya” (KompasTV, 22/11/23).
Dari segi logika semantik, kalimat pertama mngindikasikan Prabowo tidak secara eksplisit meminta dukungan kepala desa. Namun, di kalimat lanjutannya merefleksikan harapan Prabowo agar kepala desa mengingatnya atau untuk memikirkannya, dapat diartikan sebagai permintaan dukungan kepada kepala desa. Dengan kata lain, pernyataan Prabowo dapat diartikan sebagai upaya memanipulasi makna dari larangan berpolitik praktis bagi aparatur desa.