Krisis eksistensial kini dihadapi Jakarta, salah satu kota tersohor di dunia ini Sekitar 1/3 nya akan berada di bawah air pada tahun 2050. Akan jadi kota yang tenggelam paling cepat di dunia dengan 40% wilayahnya sudah berada di bawah permukaan laut. Pindah ibu kota sejauh 800 mil ke pulau Kalimantan, sepertinya bagian dari antisipasi pemerintah. Ibu kota Negara atau IKN yang dianggarkan senilai Rp 466 trilliun bertujuan memodernisasi Indonesia, mengurangi kesenjangan regional dan mendorong kelestarian lingkungan. Tujuan awalnya adalah selesai tahun 2045. Namun karena investor menarik diri, kepala proyek mengundurkan diri, maka progresnya molor, tidak banyak yang selesai.
Lokasi IKN dipilih karena risiko bencana alam yang lebih rendah, seperti banjir dan gempa bumi, dan lokasinya sentral. Jika kita lihat di peta, IKN terletak tepat di jantung negara. Langkah ini dimaksudkan untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan sumber daya dari Jawa. Model pembangunan yang selama ini Jawa sentris lebih mengutamakan infrastruktur, pelabuhan, bandara, terpusat di pulau Jawa sedangkan pulau lain cenderung tertinggal dari Jawa saat ini. Pulau Jawa Menyumbang sekitar 60% perekonomian nasional, dan sudah menjadi ibu kota sejak masa kolonial Belanda tahun 1600an. Sembari Pemerintah Indonesia masih tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian, politik dan bisnis di Jakarta, disaat yang sama, pemindahan ibu kota ke Kalimantan dilakukan.
IKN dipromosikan sebagai kota berteknologi tinggi yang sepenuhnya didukung oleh energi terbarukan, rencana IKN juga mencakup perumahan bagi sekitar 2 juta orang atau 1/5 penduduk Jakarta. IKN juga dimaksudkan untuk menjadi kota pintar. Ini semacam motto untuk menumbuhkan semangat pembangunan. Lokasi IKN yang strategis juga merupakan kunci peluang lainnya, yakni pengiriman. Membangun infrastruktur pelabuhan baru di sekitar lokasi ibu kota dapat menghasilkan konektivitas yang lebih baik antar pulau di seluruh negeri, yang pada gilirannya dapat membantu Indonesia memainkan peran yang lebih besar dalam perdagangan internasional. Tapi opini publik tentang IKN terpecah. Beberapa pihak mengatakan bahwa ini langkah bijak Jokowi, yang telah melakukan upaya lebih besar dalam memahami kekhawatiran masyarakat non-Jawa dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Bagi para penentangnya, hal ini tampak seperti sebuah proyek sia-sia yang tidak dipikirkan matang, hanya Dirancang untuk memasukkan dia ke dalam buku sejarah tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi Indonesia.
Jokowi telah mempertaruhkan warisannya pada proyek ini, sehingga ada dorongan politik dalam pemerintahan Indonesia saat ini untuk mewujudkan hal ini. Pembangunan tahap pertama, yang berfokus pada kawasan pemerintahan kota, direncanakan selesai pada Agustus 2024 sebelum Jokowi habis masa jabatannya pada bulan Oktober. Fase ini mencakup pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan utama, transportasi umum, listrik dan pasokan air.
Namun cuaca buruk dan kesulitan logistik turut menghambat pembangunan, sehingga memicu tidak tercapainya pemenuhan target waktu. Jika melihat apa yang diumumkan pemerintah, mereka mengatakan bahwa fase pertama sudah mencapai 80% namun masih banyak kemajuan yang harus dicapai dalam infrastruktur.
Tahap pertama dianggarkan biaya sekitar Rp 110 Trilliun, dari total rencana anggaran Rp 436 Trilliun. Dari jumlah tersebut pemerintah Indonesia sedang berjuang untuk memperoleh sumbernya melalui investasi dalam dan luar negeri. Ini semacam masalah ayam dan telur. SoftBank Jepang menarik diri dari negosiasi investasi pada tahun 2022.
Kantor berita Antara melaporkan bahwa pemerintah sejauh ini telah menerima surat niat investasi lebih dari 400 investor. Namun terlepas dari upaya yang dilakukan Indonesia, seperti menawarkan hak atas tanah dan insentif pajak, belum ada investasi signifikan yang terwujud. Menurut saya banyak pebisnis pada awalnya tertarik tetapi tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang aman sebagai pemegang saham, dan akhirnya mundur atau tidak berkomitmen penuh.
Kritikus menunjukkan tanda-tanda awal IKN gagal . Kelompok lain mengatakan bahwa nantinya wilayah IKN seluas 256.142 hektare itu akan menggusur 20.000 masyarakat adat. Dan para ahli mengatakan pembangunan ibu kota baru di Lokasi tersebut akan mempercepat deforestasi. Pemandangan terbaru Menunjukkan bahwa pemerintah telah tertinggal dalam beberapa target reboisasi. Para ahli mengatakan bahwa tujuan kota untuk sepenuhnya menggunakan energi terbarukan terhambat oleh kenyataan bahwa Indonesia tidak memiliki cukup energi terbarukan untuk menjalankan kota, apalagi membangunnya. Pemerintah Indonesia belum merilis rencana mengenai cara mengatasi masalah ini dan tidak menanggapi permintaan komentar. Pada akhirnya IKN akan menimbulkan permasalahan baru dan atau menambah permasalahan lama.
Jakarta itu New York, LA, Washington, DC, semuanya digabung menjadi satu. Ini adalah pusat komersial Indonesia. Ini adalah pusat politik Indonesia. Ini adalah pusat hiburan di Indonesia. Oleh karena itu akan mendapat banyak tekanan. Memindahkan ibu kota akan menjauhkan parlemen dari tantangan tersebut. Dalam beberapa hal sepertinya ada insentif politik, untuk menghindari ibukota dari populasi penduduk. Maka akan semakin sulit bagi masyarakat awam Indonesia untuk mengungkapkan kemarahan atau rasa frustasi mereka kepada para pembuat undang-undang. Dalam skenario terburuk hal ini akan mengarah pada situasi dimana sebagian besar masyarakat Indonesia akan merasa terputus dari pemerintahannya.
Masa depan IKN belum jelas. Kepala dan wakil kepala proyek tersebut tiba-tiba mengundurkan diri. Bagi Presiden baru, Prabowo Subianto, Ini jelas memperburuk keadaan. Prabowo dalam dua pilihan, apakah memprioritaskan inisiatifnya ataukah melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan jika Prabowo memilih melanjutkan visi Jokowi ini, Prabowo harus mengalihkan pendanaan dari sektor lain. Indonesian bukanlah negara kaya dan memiliki anggaran yang sangat terbatas. Jadi dengan asumsi Prabowo memutuskan untuk meneruskan belanja negara secara konservatif, maka ia harus mengambil keputusan yang sulit.
Selalu ada potensi bahwa Indonesia akan mengeluarkan APBN terlalu banyak untuk IKN dan akhirnya membuat anggaran terkuras. Keberlanjutan IKN dalam jangka panjang masih belum bisa ditentukan, namun hal ini sebagian bergantung pada apakah Indonesia dapat memperoleh pendanaan yang dibutuhkan, apakah ada kemauan politik dibaliknya dan apakah masyarakat Indonesia masih percaya bahwa ini akan terwujud, Adalah hal yang bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat.
Taswa Witular, Penulis adalah konsultan politik
