Di dalam ruang pengadilan, sebagaimana terefleksikan dari drama yudikatif di Mahkamah Konstitusi (MK), kita berharap hakim konstitusi menjadi penjaga supremasi hukum dan keadilan. Namun, kenyataannya seringkali kompleks. Pengaruh politik dan kepentingan pribadi yang terlihat dari keputusannya merusak integritas dan independensi hakim.
Dalam pemikiran Al-Farabi, kebijaksanaan hakim konstitusi tidak hanya terletak pada pemahaman hukum, tetapi juga pada penerapan kebenaran dalam setiap putusan yang diambil. Penegakan hukum yang adil haruslah bersifat netral dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Ketika hakim konstitusi menjadi alat politik, prinsip-prinsip moralitas yang menjadi landasan etika kebangsaan tercoreng.
Kembalikan Wibawa Etika Kebangsaan
Panggilan menegakkan kembali etika kebangsaan bukanlah tanggung jawab eksklusif para pemimpin, melainkan tugas bersama seluruh masyarakat. Reformasi pendidikan yang fokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral menjadi batu loncatan penting. Masyarakat yang etis tumbuh dari pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk individu yang bertanggung jawab dan bermoral.