FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

[OPINI] Menggagas Asuransi Guru

Keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran  Badan Penyeleggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga dua kali lipat yang berlaku mulai awal tahun 2020 mendatang mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk guru.

Kebijakan yang dikeluarkan di tengah rendahnya daya beli masyarakat tersebut dianggap bertentangan dengan janji pemerintah yang akan memperbaiki kesejahteraan guru terutama guru honorer. Kenaikan premi yang sangat signifikan itu dipastikan akan semakin menambah beban guru honorer yang saat ini tengah berjuang keras untuk memperoleh hak-haknya.

Pemerintah sendiri berdalih, keputusan tersebut terpaksa diambil untuk menutupi besarnya defisit akibat klaim yang harus dibayarkan oleh pihak BPJS jauh lebih besar dari jumlah premi yang diterima.     

OPINI LAINNYA:

[OPINI] Kontrak Sosial Menjadi Kodrat Ilahi

[OPINI] Pemimpin Besar adalah Guru Hebat

[OPINI] Pentingnya Memahami Antara Islam dan Toleransi


Perlindungan akan kesehatan dan keselamatan jiwa saat menjalankan aktivitas memang tengah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat ke rumah sakit apabila terjadi sesuatu, menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengikuti program jaminan sosial seperti yang ditawarkan oleh pemerintah.

Sayangnya, iuran  yang harus dibayarkan masyarakat setiap bulannya tidak sebanding dengan kualitas layanan yang mereka dapatkan. Banyaknya pasien BPJS yang ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan over kapasitas merupakan pemandangan rutin yang biasa kita temui.   

Bagi kalangan guru sendiri, kenaikan biaya jaminan kesehatan tersebut menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, mereka membutuhkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan diri beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Namun, semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya membuat mereka harus berpikir keras dalam mengatur anggaran rumah tangganya. Tak heran apabila semakin banyak guru yang sibuk mencari penghasilan tambahan di luar sekolah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi semacam ini tentunya akan berdampak pada kinerja mereka dalam mendidik anak.      

Di sisi lain, janji pemerintah untuk memuliakan guru nampaknya masih jauh panggang dari api. Untuk memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan yang diharapkan, guru tetap harus mengeluarkan biaya yang cukup besar sebagaimana masyarakat lainnya.

Adapun hadirnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) dirasakan belum mampu menjawab berbagai permasalahan yang dialami oleh guru. Persoalan kompetensi serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang entah kapan dapat diselesaikan.          

Agar guru dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang, pemerintah hendaknya mampu memfasilitasi kebutuhan guru khususnya di bidang kesehatan. Menggagas asuransi khusus bagi guru merupakan langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka melindungi guru saat menjalankan tugasnya.

Dengan premi yang cukup terjangkau dan pelayanan prima, diharapkan seluruh guru dapat ikut serta dalam program tersebut. Dengan demikian, guru pun akan lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya tanpa harus dibayang-bayangi oleh rasa takut akan keselamatan diri dan keluarganya.

Ramdan Hamdani, penulis adalah Praktsi Pendidikan tinggal di Subang

 

FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Mayat Murid SMK Raditya Yudha yang Tenggelam Akhirnya Ditemukan https://t.co/oNSPw6ShcK
Jatuh dari Perahu, Murid SMK Raditya Yudha Tenggelam di Situ https://t.co/YcQDgIeeCG
Mencicipi Kue Khas Imlek dari Jatiwangi Majalengka sejak 1976 https://t.co/2JxqNZDgTa
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page